BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang resmi dibuka di Grand Whiz Hotel, Kawasan Megamas, Manado, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel, Dr (C) Marzanzius A. Ohy, S.STP., MAP, mewakili Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur desa menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang semakin kompleks.
Mengusung tema “Membangun Desa Dengan Kerja Yang Tertata di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengadaan Barang/Jasa Desa”.
Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai aturan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Marzanzius Ohy menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurutnya, besarnya alokasi dana yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan pemahaman yang kuat terhadap regulasi, mekanisme pengelolaan anggaran, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemerintah desa saat ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola anggaran pembangunan.”
“Karena itu, aparatur desa harus memiliki kapasitas yang memadai agar setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Marzanzius.
Ia menambahkan, kesalahan dalam pengelolaan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan sering kali berawal dari kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Marzanzius juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang tertata dan profesional di lingkungan pemerintahan desa.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, aparatur desa dituntut tidak hanya mampu menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, melaksanakan kegiatan secara efektif, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.”
“Dengan demikian, setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini diikuti oleh aparatur desa dari seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang.
Para peserta mendapatkan pembekalan dari narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan desa serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang disampaikan mencakup aspek regulasi, tata cara pengelolaan anggaran, mekanisme pengadaan barang/jasa desa, hingga strategi pencegahan pelanggaran administrasi dan hukum.
Dengan adanya pelatihan tersebut, pemerintah daerah berharap aparatur desa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa.
Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.
Peningkatan kapasitas aparatur diyakini menjadi fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik dan sistem pengadaan barang/jasa yang tertib, pembangunan desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi II DPRD Bolsel, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para camat, serta para sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.***
