BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET –Isu dugaan praktik nepotisme kembali menjadi perhatian publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Seorang pejabat eselon II yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan berinisial AL diduga menempatkan anak kandungnya sebagai tenaga honorer sopir, meski yang bersangkutan disebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Informasi tersebut diperoleh dari sejumlah narasumber yang mengaku mengetahui proses pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.
Demi alasan keamanan, mereka meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut keterangan salah seorang sumber, dugaan tersebut bermula ketika AL masih memimpin Dinas Perikanan Bolsel pada rentang 2018 hingga 2024.
Saat itu, anaknya yang berinisial MG disebut telah terdaftar sebagai sopir honorer.
Meski demikian, MG diduga tidak pernah menjalankan pekerjaan secara aktif karena masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
“Setahu kami namanya memang masuk dalam daftar sopir honorer, tetapi tidak pernah terlihat bekerja karena masih kuliah,” ujar salah seorang sumber.
Setelah AL dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan pada 2024, dugaan tersebut disebut kembali terjadi.
Narasumber lain mengungkapkan bahwa MG hingga kini masih diduga tercatat sebagai tenaga honorer sopir di instansi tersebut.
Namun, keberadaannya di lingkungan kerja disebut nyaris tidak pernah terlihat.
“Kami mengetahui namanya masih ada sebagai sopir honorer, tetapi sejauh ini tidak pernah terlihat melaksanakan tugas,” kata sumber lainnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, honor tenaga honorer sopir di Dinas Perikanan saat itu diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 juta setiap bulan.
Sementara setelah berpindah ke Dinas Perhubungan, MG diduga kembali menerima honor sebagai sopir honorer dengan nominal sekitar Rp1,7 juta per bulan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Perhubungan Bolsel AL belum memberikan keterangan resmi terkait informasi yang beredar.
Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat.
Namun, hingga batas waktu penerbitan, belum ada respons dari yang bersangkutan.
Ketua LSM Gerakan Peduli Tanah Lahir Sulawesi Utara (Garputala Sulut), Adriadi Paputungan, meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti informasi tersebut agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.
Selain dugaan nepotisme, pihaknya juga mengaku menerima laporan mengenai dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas di instansi yang sama.
“Kami berharap Kejaksaan dapat menelusuri seluruh informasi yang berkembang.”
“Jika memang ditemukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hal itu juga perlu disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan fitnah,” ujar Adriadi.***
