Diduga Lakukan Pungli dalam Pengurusan Dokumen Berlayar Pajeko, Syahbandar Bolsel Akui Pungut “Uang Jalan”

BUMANTARA.NET, BOLSEL – Pelayanan kepengurusan dokumen berlayar untuk kapal nelayan jenis pajeko di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dikeluhkan pemilik kapal.

Bahkan, beberapa beranggapan, pihak Syahbandar Perhubungan Laut Kotabunan wilayah kerja Pelabuhan Torosik dan Dudepo semenah-menah dalam menentukan biaya kepengurusan dokumen berlayar.

Sebagaimana yang disampaikan HH alias Sah salah satu di antara pemilik Pajeko yang kita temui di Pelabuhan Dudepo, Kamis, 11 November 2021 pekan lalu. Ia menduga-duga adanya indikasi pungutan liar (Pungli) di lingkungan Syahbandar Pelabuhan.

“Berat ini Syahbandar dengan petugas kesehatan kapal,”

“Kami harus mengeluarkan anggaran kurang lebih dua ratus ribu rupiah untuk semua kepengurusan dokumen. Itu untuk sekali berlayar,” kata Sah saat diwawancarai.

Dipaparkan Sah, adapun dokumen yang harus dibayar  di antaranya;  SIB (Surat Izin Berlayar) Rp 60 ribu, kesehatan kapal Rp 60 ribu, daftar ABK Rp 25 ribu sekali cap dan tambat labuh sebesar Rp 1.750/GT (Gross Tonnage).

“Hanya SLO (Surat Layak Operasi) yang kepengurusannya gratis, sedangkan yang menentukan kita bisa berlayar atau tidak adalah SLO,” bebernya.

Lanjut Sah, dalam sebulan kapalnya hampir tiap hari melakukan pelayaran.

“Setiap kali berlayar harus keluar biaya, bayar dua ratus ribu itu. Masalahnya ini tiap hari. Dapat tangkapan atau tidak kita sudah mesti bayar itu.”

“Berbeda dengan pelabuhan Lolak dan Manado, itu rata-rata nelayannya berlayar sampai hitungan minggu. Kalau kita di Bolsel ini rata-rata tiap hari, kecuali cuaca sedang buruk,” keluhnya.

Lanjutnya, dalam satu tahun, pemilik pajeko  nyaris mengeluarkan Rp 60-an juta hanya untuk mengurus urus dokumen kapal.

“Saya ingat dulu, awalnya biaya kepengurusan dokumen sekali berlayar ca dua puluh ribu rupiah, tetapi seiring berjalannya waktu naik-naik terus. Sekarang so dua ratusan ribu,” katanya.

 

Di lokasi yang sama, HN alias Her pemilik pajeko lainnya juga menyebutkan, selain membayar kesehatan kapal Rp 60 ribu, setiap pemilik kapal juga dituntut membayar buku kesehatan.

“Torang kalau mo urus  kesehatan kapal dorang jaga kase buku. Kong itu buku kesehatan setiap kali penuh depe isi, torang diharuskan beli lagi yang baru. Depe harga dua ratus lima puluh ribu,” ungkapnya.

Terkait dengan kepengurusan dokumen berlayar, Her juga kesal dengan biaya perpanjangan sertifikat kelaiklautan yang biasanya diurus per tiga bulan atau enam bulan, tergantung kondisi kapal. Termasuk seritifkat Pas Besar yang diurus per tahun.

“Selain mo bayar yang tiap kali melaut itu, ada juga surat yang harus torang bayar per tiga bulan Itu kelaiklautan deng kesempurnaan, itu enam ratus ribu, untuk sertifikat pas besar diurus setahun sekali juga dibayar lebih mahal.”

“Berbeda deng tambat labuh, itu torang tau memang ada depe aturan mar kalo yang lain ini nda jelas. Kitorang tanya di sana, dorang cuma bilang, memang so begitu kata,” sentil Her yang turut dibenarkan Sah.

Menurut Her, sebagai pemilik pajeko dirinya tidak mempersoalkan jika memang retribusi itu murni ditetapkan pemerintah, tetapi retribusi yang ditetapkan pihak syahbandar dinilainya terkesan hanya dibuat-buat.

“Anehnya, setiap kali torang babayar semua persyaratan itu, kalo torang minta nota pembayaran dorang nimau kase.”

“Yang meresahkan itu yang dibayar di kesyahbandaran dan petugas kesehatan kapal.”

“Nah itu torang usul, bekeng satu atapjo di pelabuhan sini (Pelabuhan Dudepo) deng pengurusan berkas, itu kase kurang akang kasiang depe biaya. Bekeng syahbandar perikanan di sini supaya torang baurus satu kali di satu tampa,” harapnya.

Menurut Sah dan Her, SLO diurus di Pelabuhan Dudepo, retribusi tambat labuh ditarik oleh petugas UPTD provinsi, sementara SIB, kelaiklautan, kesempurnaan, sertifikat pas besar dan  kesehatan kapal semua satu paket diurus di Kantor Syahbandar yang berlokasi di Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki.

“Pak minta tolong jangan kase publis kitorang pe nama asli, kage dorang dapa tau torang balapor pa wartawan kong dorang mo persulit pa kitorang nanti,” ujar Her yang diiyakan oleh Sah di akhir wawancara.

 

Menanggapi persoalan ini, Kepala Syahbandar Perhubungan Laut Bolsel, Syahril Mokoagow saat ditemui di kantornya, Selasa, 26 November 2021 mengakui pihaknya baru sebatas melayani penerbitas SIB.

“Terkait dengan pelayanan kapal, torang cuma urus SIB, karena di sini belum ada syahbandar perikanan,” katanya.

Syahril pun mengatakan, dasar penerbitan SIB jika pemilik kapal sudah mengantongi SLO.

“Teknis penerbitan SIB harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yang paling utama SLO, kelaiklautan, kesehatan kapal, daftar ABK dan sebagainya,” katanya lagi.

Ditanya terkait dengan kepengurusan  retribusi SIB, Syahril mengaku sebenarnya itu gratis.

“Cuma ada sekedar ada semacam emmm~ (sambil bergumam) artinya kita tidak patok dang.” ujar Syahril agak gemetar.

Ia pun mengakui, penarikan retribusi bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Cuman di sana kan ada semacam pemungutan PNBP. Kelebihannya kitorang tidak patok sih.”

“Jujur Pak! Jadi mo jujur ini… kitorang pungut secara… artinya… itu cuma torang pe biaya operasional ke sana ke mari dang. Nyanda juga kitorang kase harus begini dang,” kata Syahril agak gugup.

Perihal besaran biaya PNBP, Syahril menyatakan dari regulasi ditetapkan hanya Rp 125 per GT

“Itu cuma seratus dua puluh lima rupiah per GT-nya. Perkapal itu cuma dua ribu rupiah. Pemeriksaan kapal itu dua puluh lima ribu rupiah.”

“Kalo kesehatan kapal itu lain. Tapi kalo SIB  biasa torang minta lima puluh ribu pak. Soalnya kan tempat ini kan cuma rumah pribadi kong torang sewa artinya torang mo babayar akang. Nda ada depe lebeh, cuma itu,” bebernya.

“Artinya buka-bukaan, itupun tidak menjadi patokan seberapa sih dorang kase,” beber Syahril bernada senduh.

Di sisi lain, Syahril juga tidak menampik kepengurusan kesehatan kapal juga dilakukan satu pintu di kantornya.

“Kalo kesehatan kapal biayanya enam puluh ribu rupiah. Tapi sebenarnya kwa itu bukan torang pe rana dang. Karena kebetulan depe petugas cuma satu jadi torang juga bekeng di sini (kantor syahbandar). Soalnya torang juga ada keterlibatan penandatanganan dorang punya dokumen kesehatan.”

“Memang terkesan juga tako pertama. Karena banyak isu torang tarek 120 ribu. Sehingga perintah pimpinan ke kita tidak usah layani kesehatan,” imbuh Syahril.

Sementara itu, terkait dengan pemunguntan sertifikat kelaiklautan Syahril pun mengaku memberikan kelonggaran kepada sejumlah pemilik kapal.

“Depe tenggang sertifikat itu tinggal melihat situasi dan kondisi kapal. Kalo kapal sudah tua torang sudah tidak bisa lagi mengeluarkan sertifikat itu.”

“Ini sifatnya menolong dang. Kemanusiaan toh? Nelayan suka melaut, sertifikat so mati, kapal so tua.”

“Kalo torang mo telusuri secara detil, ada beberapa kapal yang torang so nda bisa kase akang sertifikat layak operasi. Kasiang juga kan?” jelas Syahril.

Syahril juga menyatakan biaya penerbitan sertifikat kelailautan itu hanya Rp 50 ribu.

“Penerbitan sertifikat itu yang disetor ke pusat lima puluh ribu rupiah. Cuma terkadang torang turun periksa kan. Torang nda tentukan besaran tarif sih, tapi istilahnya doi jalan lah.”

“Itupun kalo dorang merasa berat nda jadi masalah noh. Istilahnya dorang pe terima kase begitu dang,” aku Syahril.

Diminta perihal data rekapan penerimaan retribusi PNBP di Syahbandar, Syahril tidak bisa menunjukan data tersebut. “Torang nyanda catat itu pak, depe data ada di pusat,” tandasnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, di Bolsel ada 48 pajeko. Sekira 33 pajeko merupakan pajeko yang aktif melaut. ***