BUMANTARA.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan bagi daerah yang dikenal sebagai Negeri Seribu Pesona, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Apresiasi itu disampaikan Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, usai menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado, Jumat (29/5/2026).
Menurut Arifin, mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah.
Raihan tersebut merupakan hasil dari kerja keras serta konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Opini WTP ke-12 kali secara berturut-turut ini menjadi bukti bahwa Pemkab Bolsel terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan bertanggung jawab,” ujar Arifin.
Ia menegaskan, pencapaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Selatan.
Pasalnya, opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disusun secara profesional dan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Arifin juga menyampaikan penghargaan kepada BPK RI yang selama ini aktif melakukan pembinaan, pengawasan, serta memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK RI menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dari tahun ke tahun.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Ada kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran,” katanya.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK RI kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua aspek material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Bolsel Iskandar Kamaru.
Penyerahan LHP turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bolsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Prestasi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan capaian ini, Bolaang Mongondow Selatan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Sulawesi Utara yang konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. (infotorial)
BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
