BUMANTARA.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat paripurna tahap I dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2025).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Bolsel ini menjadi awal dari proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepanjang tahun 2025.
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, yang memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Menurutnya, forum tersebut memiliki peran penting dalam mengukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“LKPJ ini akan kami telaah secara komprehensif. DPRD memiliki tanggung jawab memastikan seluruh program serta penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Arifin.
Ia menjelaskan, DPRD akan memberikan perhatian khusus pada sejumlah sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Arifin juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh substansi capaian dan kendala di lapangan.
“Pembahasan ini tidak berhenti pada laporan semata. Kami akan menilai capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPRD memastikan akan bersikap tegas apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program.
“Jika ada program yang tidak berjalan optimal, tentu akan menjadi catatan penting. DPRD hadir untuk memastikan pemerintah daerah bekerja maksimal dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna tahap I ini menjadi langkah awal sebelum pembahasan lebih mendalam dilakukan di tingkat komisi.
Hasil dari seluruh proses tersebut nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Dengan dimulainya pembahasan LKPJ Tahun 2025, DPRD Bolsel menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, guna memastikan arah pembangunan daerah tetap terukur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Infotorial)
BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
