BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna ke-16 masa persidangan III tahun sidang I 2024-2025.
Agenda rapat kali ini membahas pembicaraan tingkat II atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Bolsel, kompleks Perkantoran Panango, Rabu (23/7/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bolsel, Ridwan Olii, SE, didampingi Wakil Ketua II, Jelfi Jauhari.
Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru, S.Ag, menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi atas Ranperda Perubahan APBD 2025.
“Fraksi Trisakti, Fraksi Karya Restorasi, dan Fraksi Gerakan Kebangkitan Nasional, menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” jelas Zulkarnain Kamaru, yang juga Ketua Komisi III DPRD Bolsel.
Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas sinergitas dan komitmen yang terjalin dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD atas kerja sama dan sinergitasnya. Semoga Perubahan APBD Tahun 2025 memberikan banyak pembelajaran sekaligus tantangan agar kita bekerja lebih baik ke depan,” ujar Deddy Abdul Hamid.
Wabup juga mengingatkan pentingnya kerja sama eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat.
“Mari kita satukan pemahaman dan komitmen agar setiap program pembangunan dapat tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Deddy Abdul Hamid menjelaskan bahwa struktur perubahan APBD 2025 tidak mengalami banyak perbedaan.
“Rasionalisasi anggaran telah dilakukan sebelumnya, sehingga penyesuaian kali ini tidak memerlukan waktu lama. Namun, program prioritas tetap menjadi fokus utama,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap realisasi anggaran.
“Setiap rupiah dalam APBD harus jelas sasaran dan manfaatnya. Pengawasan yang konstruktif sangat diperlukan,” tegasnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Bolsel, Sukri Adam, Ketua Komisi III, Fadli Tuliabu, serta jajaran anggota DPRD lainnya.
Turut hadir pula pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, sangadi, serta ASN di lingkungan Pemkab Bolsel.
(ADVERTORIAL/Itho)
