BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai persoalan strategis daerah.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Dr. (Cand) Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, mengikuti rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Berkah, Kompleks Perkantoran Panango, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut menjadi forum penting untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan unsur Forkopimda dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan strategis nasional di Kabupaten Bolsel.
Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Bolsel, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat.
Dalam rapat itu, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama. Mulai dari pelaksanaan program nasional, ketahanan pangan, distribusi energi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, hingga pengawasan aktivitas pertambangan.
Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis nasional yang sedang berjalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Salah satunya adalah pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional.
Saat ini, terdapat sembilan unit SPPG di Kabupaten Bolsel. Dari jumlah tersebut, lima unit telah beroperasi, satu unit siap beroperasi, sementara tiga unit lainnya telah dipersiapkan untuk memasuki tahap pembangunan.
Selain SPPG, Bupati juga memaparkan perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Dari total 56 KDMP yang direncanakan, sejumlah unit telah selesai dibangun, sedangkan 47 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Menurut Bupati, progres pembangunan tersebut menjadikan Bolsel sebagai salah satu daerah dengan perkembangan pembangunan KDMP yang cukup besar di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Ia juga menyebut KDMP yang telah siap berpotensi masuk dalam agenda peresmian secara serentak yang direncanakan pemerintah pusat.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla turut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut.
Bupati menyampaikan, terdapat 11 titik hotspot yang terpantau. Meski demikian, khusus di wilayah Kabupaten Bolsel hingga saat ini belum ditemukan adanya kebakaran lahan.
Pemerintah daerah telah mengambil langkah antisipasi dengan mengirimkan surat kepada para Sangadi agar terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.
“Kita harus terus melakukan langkah antisipasi. Jangan sampai pembukaan lahan untuk perkebunan dilakukan dengan cara membakar, karena dapat menimbulkan kebakaran yang lebih luas,” ujar Bupati.
Selain Karhutla, Bupati juga menyoroti persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan dan petani.
Ia meminta seluruh pihak terkait melakukan langkah pengawasan sejak dini agar persoalan distribusi BBM tidak berkembang dan merugikan masyarakat.
Dinas terkait bersama aparat kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) diminta terus melakukan pemantauan terhadap kondisi distribusi BBM di lapangan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan hanya karena kepentingan segelintir orang. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Sementara untuk ketersediaan LPG di Kabupaten Bolsel, Bupati menyebut distribusinya hingga saat ini masih berjalan relatif lancar.
Dalam sektor pangan, Bupati turut menyampaikan adanya perkembangan harga beras di pasaran yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Harga beras saat ini berada pada kisaran Rp900 ribu hingga Rp1 juta, tergantung jenis dan ukuran dalam penyalurannya.
Pemerintah Kabupaten Bolsel juga telah menerima surat dari pemerintah pusat terkait rencana penyaluran bantuan beras sebanyak 30 kilogram kepada sekitar 10 ribu Kepala Keluarga (KK).
Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pangan di daerah.
Selain itu, Pemkab Bolsel berencana melaksanakan Gerakan Pangan Murah pada Oktober 2026.
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Pemerintah daerah juga telah menyiapkan sebanyak 5.600 paket melalui program Gerakan Pangan Rumah serta menyediakan 25 ton cadangan pangan daerah sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan.
Rapat koordinasi Forkopimda juga membahas aktivitas pertambangan di wilayah Tomini.
Bupati Iskandar Kamaru menyoroti kondisi tersebut, terutama terkait banyaknya masyarakat dari luar daerah yang masuk ke kawasan tersebut.
Pemerintah daerah, kata Bupati, akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah penertiban dan pengawasan di lapangan.
Menurutnya, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial, keamanan, maupun dampak terhadap lingkungan harus mendapat perhatian serius.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada Komandan Kodim atas kesiapsiagaan aparat dalam melakukan pemantauan kondisi di lapangan.
“Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Dandim yang begitu sigap di lapangan.”
“Ini merupakan bentuk sinergi dan perhatian kita bersama dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Bolsel,” ungkapnya.
Sementara itu, Dandim dalam rapat tersebut menekankan pentingnya pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan program harus dikawal secara bersama-sama agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga standar kebersihan, mulai dari proses pengolahan hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.
“Setiap tahapan harus dipastikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” demikian penekanan Dandim dalam rapat tersebut.
Terkait pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Dandim menyampaikan bahwa dari 81 desa di Kabupaten Bolsel, saat ini terdapat 11 titik KDMP yang progres pembangunannya telah mencapai 100 persen.
Meski pembangunan fisiknya telah selesai, setiap unit KDMP tetap harus memenuhi standar yang telah ditetapkan Agrinas agar dapat berfungsi secara optimal dan sesuai ketentuan.
Dalam upaya pencegahan Karhutla, Dandim meminta seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Masyarakat diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas dan menimbulkan kerugian bagi lingkungan maupun masyarakat.
Menurut Dandim, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait.
Apabila ditemukan adanya oknum yang melakukan tindakan yang mengganggu distribusi atau berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM, maka perlu dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas daerah.
Pengawasan terhadap berbagai persoalan strategis akan terus ditingkatkan, termasuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Forkopimda, perangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Koordinasi lintas sektor juga diharapkan mampu mendeteksi berbagai potensi persoalan sejak dini sehingga dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Rapat koordinasi Forkopimda ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis dan konkret dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus memperkuat pembangunan serta stabilitas keamanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.***
