Dugaan Permainan Rekomendasi BBM Kapal Ikan di Bolsel oleh UPTD Dudepo

BUMANTARA.NET, BOLSEL – Sejumlah pengusaha kapal ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengeluhkan adanya dugaan praktik permainan dalam penerbitan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal ikan.

Dugaan tersebut mengarah kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah IV Dudepo, Kecamatan Bolaang Uki.

Salah seorang pengusaha kapal, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku jatah BBM yang diterimanya tidak sesuai dengan spesifikasi kapal yang dimiliki.

“Kapal saya memiliki spesifikasi sama dengan kapal lain, tetapi saya hanya mendapat 600 liter BBM, sementara kapal tersebut memperoleh 900 liter,” ungkapnya, Selasa (23/7).

Ia menduga terdapat permainan dari oknum UPTD dalam penerbitan rekomendasi BBM yang dijadikan ajang bisnis antar pengusaha kapal.

“Kami menduga rekomendasi ini diperdagangkan. Padahal, sesuai aturan, rekomendasi keluar berdasarkan data dan sistem,” ujarnya.

Diduga Melanggar Aturan BPH Migas

Pengusaha kapal tersebut menilai praktik ini bertentangan dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM tertentu (JBT) dan BBM khusus penugasan (JBKP).

Dalam regulasi itu, penerbitan rekomendasi wajib melalui aplikasi X-Star, dengan memperhitungkan data kapal, jenis mesin, jadwal melaut, hingga tonase.

“Seharusnya sistem otomatis menghitung kebutuhan BBM berdasarkan data kapal dan aktivitas melaut. Tapi faktanya, di lapangan seperti diatur manual,” tegasnya.

UPTD Dudepo Bantah Dugaan Permainan

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah IV Dudepo, Sumirat Pondabo, membantah adanya praktik permainan dalam penerbitan rekomendasi BBM.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi disesuaikan dengan kapasitas mesin kapal dan jarak tempuh ke lokasi penangkapan ikan.

“Mesin 190 PK mendapat 200 liter, sedangkan mesin 220 PK mendapat 300 liter. Rekomendasi ini masih tahap uji coba, menyesuaikan stok BBM di SPBU agar tetap mencukupi,” jelas Sumirat.

Sumirat menambahkan, setiap penerbitan rekomendasi telah melalui proses konfirmasi kepada para pelaku usaha.

“Semua sudah sesuai permintaan pengusaha kapal. Kami pastikan rekomendasi berdasarkan data, bukan kepentingan tertentu,” tegasnya.***