KABUPATEN Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus berupaya menekan angka stunting. Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2017 menunjukan, angka stunting daerah tersebut mencapai angka 53,1 persen.
Baiknya, dalam kurung waktu empat tahun, angka itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dirilis Bappelitbangda Bolsel, capaian prevelansi stunting kabupaten pada 2020 tinggal 14,78 persen. Tren penurunan itu dimulai sejak 2018 pada angka 33,27 persen.
Beberapa waktu lalu, Bupati Bolsel Haji Iskandar Kamaru menyampaikan, sesuai perencanaan hingga 2024 mendatang, Pemkab Bolsel berupaya menekan stunting hingga 10 persen. “Kita optimis bisa. Terbukti, beberapa tahun terakhir ini Pemkab Bolsel mampu menekan angka stunting dengan sangat baik,” katanya.
Di sisi lain, bupati juga mengakui masalah stunting merupakan tanggungjawab lintas sektor. “Sesuai SK, ada 13 perangkat daerah yang terlibat secara teknis dalam strategi nasional percepatan penurunan angka stunting. Jadi saya harap semuanya bisa merumuskan program ini sebaik mungkin,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Bolsel, Harifin Matulu melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) memaparkan, secara garis besar terget penurunan angka stunting nasional di Bolsel sudah tercapai ketika menyentuh di bawah angka 15 persen.
“Secara nasional kita sudah capai target. Tetapi, angka stunting ini akan terus di push oleh Pemda hingga menyentuh 10 persen,” ujar Kabid PPM, Meidy Paputungan, Rabu 14 Juli 2021.
Ditanya terkait besaran anggaran yang telah digelontorkan Pemda untuk program tersebut, Meidy menjelaskan, Pemda sejak 2019 mengalokasi Rp28 Miliar yang tersebar di perangkat-perangkat teknis. “Kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2020 lalu,” jelasnya.
Sementara untuk kegiatan 2020, Pemkab juga mengalokasi anggaran sebesar Rp24,7 Miliar. “Program yang telah di susun tahun lalu, sementara kita jalankan,” tandasnya.
Kendati demikian, tahun 2020 Bolsel masih tercatat sebagai daerah yang paling tinggi angka stuntingnya dibandingkan dengan daerah lain di Sulut, menyusul Kabupaten Sangihe dan Talaud.
Hal ini bisa di lihat dari data gabungan Riskesdas dan entry data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dirangkum oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. ***
BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
