BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengambil langkah cepat untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi siswa penyintas erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Pada 5 Maret 2026, Dikbud Bolsel menggelar audiensi bersama tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Direktorat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta.
Sekretaris Dinas Pendidikan Bolsel, Idwan Latjolai, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis dalam penanganan pendidikan bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak bencana erupsi Gunung Ruang.
Salah satu poin yang dibahas adalah penutupan empat sekolah di wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mengalami kerusakan berat akibat erupsi.
“Empat sekolah tersebut tidak lagi dapat digunakan karena terdampak langsung erupsi Gunung Ruang,” ujar Idwan.
Sebagai tindak lanjut, Dikbud Bolsel bersama pemerintah pusat membahas rencana pembukaan sekolah baru bagi para siswa yang kini menempati hunian tetap di Desa Modisi, Kabupaten Bolsel.
Sekolah tersebut direncanakan menjadi tempat belajar bagi anak-anak penyintas yang telah direlokasi dari wilayah terdampak bencana.
“Pembukaan sekolah baru ini bertujuan agar para siswa yang berada di hunian tetap tetap dapat melanjutkan pendidikan secara normal,” jelasnya.
Selain itu, audiensi tersebut juga membahas mekanisme mutasi tenaga pendidik serta peserta didik dari sekolah asal di Kabupaten Kepulauan Sitaro ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah Bolsel.
Dikbud Bolsel juga mengangkat pembahasan terkait penggunaan dana BOS tahap pertama tahun 2026, khususnya untuk SMP Negeri 4 Tagulandang yang sebelumnya telah mencairkan dana tersebut.
“Sekolah tersebut kini mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Ruang, sementara para guru dan siswanya telah berada di lokasi hunian di Bolsel,” kata Idwan.
Di tengah proses penataan sistem pendidikan bagi para penyintas, Dikbud Bolsel juga memfasilitasi sejumlah siswa untuk mengikuti gladi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dilaksanakan pada 9 hingga 10 Maret 2026.
Peserta yang difasilitasi berasal dari beberapa sekolah, yakni dua siswa dari SD GMIST Patmos Laingpatehi, tiga siswa dari SDN Inpres Laingpatehi, serta enam siswa dari SMP Negeri 4 Tagulandang.
Pelaksanaan gladi TKA untuk jenjang SD berlangsung di SDN Modisi, sementara jenjang SMP digelar di SMP Negeri Satap Posilagon.
Menurut Idwan, Tes Kemampuan Akademik merupakan instrumen evaluasi capaian belajar siswa yang telah menggantikan Ujian Nasional.
“Hasil TKA juga menjadi salah satu syarat dalam proses penerimaan murid baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolsel juga telah melakukan pendataan langsung terhadap peserta didik penyintas yang kini menempati kawasan hunian tetap pada 23 Februari 2026.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolsel, Rante Hattani, mengatakan pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
“Jumlah siswa yang terdata akan menentukan jumlah rombongan belajar serta kebutuhan tenaga pendidik. Hal ini penting agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif,” ujar Rante.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, jumlah siswa yang akan mengikuti proses belajar di kawasan hunian tetap terdiri dari lima anak jenjang PAUD, 54 siswa SD, dan 23 siswa SMP.
Sebanyak 13 tenaga pendidik dari sekolah terdampak juga telah terdata dan menyatakan kesiapan untuk kembali mengajar.
“Total 82 siswa ini akan menjadi dasar penyusunan pembagian kelas, rombongan belajar, hingga penempatan guru,” jelasnya.
Dikbud Bolsel menargetkan kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada bulan depan. Saat ini pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan hunian tetap masih dalam tahap penyelesaian.
Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh sarana pendidikan dapat segera digunakan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan anak-anak penyintas bencana tetap terpenuhi.***
