BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru S.Pt M.Si. menegaskan, bahwa pemerintah daerah terus mengupayakan solusi untuk mengantisipasi dampak tantangan fiskal terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) pada 2027.
Di tengah upaya tersebut, Iskandar meminta seluruh ASN meningkatkan kedisiplinan, terutama dalam memenuhi kewajiban kehadiran, mematuhi jam kerja, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Arahan itu disampaikan Iskandar ketika memimpin apel bersama jajaran Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta Inspektorat di Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (14/10/2026) sore.
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Situasi itu turut menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemberian TPP bagi ASN.
“Pemerintah daerah masih terus mengupayakan dan memformulasikan solusi terbaik terkait TPP 2027.”
”Kita berharap ada jalan keluar agar dampaknya bisa ditekan dan tidak terjadi pemotongan secara signifikan yang merugikan pegawai,” ujar Iskandar.
Ia menegaskan, pemerintah daerah masih berupaya mencari formulasi yang tepat agar kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal sekaligus dampaknya terhadap kesejahteraan pegawai.
Namun, pembahasan mengenai TPP tersebut juga diiringi dengan penekanan terhadap tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Iskandar, kedisiplinan pegawai tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif.
Kehadiran tepat waktu, kepatuhan terhadap jam kerja, dan pelaksanaan tugas secara profesional merupakan bagian penting dari tanggung jawab sebagai pelayan publik.
Bupati dua periode itu juga mengingatkan bahwa catatan kehadiran dan tingkat kedisiplinan ASN akan terus dipantau melalui sistem yang berlaku.
Aspek tersebut menjadi salah satu indikator dalam penilaian pemberian TPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
“Disiplin harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar formalitas. Saya minta seluruh ASN menjaga kehadiran, mematuhi aturan, dan meningkatkan tanggung jawab dalam bekerja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Penegasan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk menjaga profesionalisme di tengah tantangan pengelolaan anggaran daerah.
Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan TPP 2027 secara terukur sesuai kemampuan keuangan daerah, sementara para ASN tetap dituntut menjaga kinerja, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan publik.***
