‎DPRD Bolsel Dalami Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Lewat Bimtek ‎

BUMANTARA.NET – Penguatan kualitas kebijakan daerah dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

‎Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota legislatif melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

‎Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 14 hingga 17 Oktober 2026, bertempat di Swiss-Belhotel Manado, Sulawesi Utara.

‎Bimtek ini diarahkan untuk memperdalam pemahaman anggota DPRD dalam menjalankan tugas kelembagaan, mulai dari penyusunan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

‎Ketua DPRD Bolsel, Ir. Arifin Olii, mengatakan peningkatan kapasitas anggota legislatif merupakan langkah penting untuk memastikan ketiga fungsi utama DPRD dapat dijalankan secara optimal.

‎Menurut Arifin, dinamika pemerintahan dan perkembangan regulasi menuntut setiap anggota DPRD terus memperbarui pengetahuan serta meningkatkan kompetensi agar mampu menjalankan tanggung jawab secara profesional.

‎Ia menilai, pemahaman yang komprehensif terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan akan berpengaruh terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat peran DPRD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

‎“Melalui kegiatan ini, kami berharap DPRD dapat semakin memahami tugas dan fungsi kelembagaan secara komprehensif, sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Arifin.

‎Ketua DPRD Bolsel dua periode itu juga menegaskan bahwa hasil dari kegiatan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama ketika membahas kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

‎Dengan demikian, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Sementara itu, Sekretaris DPRD Bolsel, Suprin Mohulaingo, menjelaskan bahwa selama pelaksanaan Bimtek, peserta menerima sejumlah materi strategis yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab lembaga legislatif.

‎Materi yang diberikan mencakup optimalisasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, politik hukum dan kerangka regulasi investasi daerah, termasuk aturan mengenai kemudahan berusaha serta Undang-Undang Cipta Kerja.

‎Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

‎Pembahasan turut diarahkan pada penguatan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah daerah dapat dikawal secara lebih efektif.

‎“Untuk memperkuat kualitas pembelajaran, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, keuangan daerah, serta pencegahan korupsi,” ungkap Suprin.

‎Sejumlah narasumber yang memberikan materi di antaranya Dr. Een Novritha Walewangko, S.E., M.S.E., akademisi sekaligus tenaga ahli Bappeda kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.

‎Hadir pula Dr. Frangky Alexander Hendra Zachawerus, S.H., M.H., perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara, serta Dr. Magdalena Wullur, akademisi sekaligus staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

‎Materi lainnya turut disampaikan oleh Tim Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya terkait penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

‎Melalui kegiatan ini, DPRD Bolsel diharapkan semakin optimal menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat, terutama dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, mengawal penggunaan anggaran daerah, serta memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

‎Peningkatan kapasitas tersebut juga diharapkan berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang transparan, akuntabel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (infotorial)