BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui kerja sama dengan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Sulawesi Utara.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pencegahan Korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilakukan Bupati Bolsel, Dr (C) H. Iskandar Kamaru SPt MSi, bersama PAKSI Sulawesi Utara di Quality Hotel Manado, Jumat (4/9/2026).
Kesepakatan ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, peningkatan integritas aparatur, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ketua PAKSI Sulawesi Utara, Dr. Magdalena Wullur, SE., MM., MAP., CMILT., AIFO, menekankan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan komitmen yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi perlu terus diperkuat, terutama pada sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia juga mendorong agar edukasi mengenai antikorupsi tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi diikuti pembenahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pencegahan korupsi sekaligus mendorong Kabupaten Bolsel meraih capaian yang lebih baik dalam evaluasi upaya pemberantasan korupsi.
PAKSI Sulut juga mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang profesi untuk mengikuti proses sertifikasi Penyuluh Antikorupsi.
Bagi penyuluh yang telah tersertifikasi, peningkatan kompetensi dan pembaruan pengetahuan dinilai tetap diperlukan, termasuk dengan melanjutkan ke jenjang sertifikasi berikutnya.
Bupati Iskandar Kamaru mengatakan kesepakatan bersama tersebut menjadi bagian dari langkah konkret Pemkab Bolsel dalam membangun kolaborasi dengan PAKSI Sulawesi Utara.
Ia menilai pencegahan korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum. Menurutnya, upaya tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama dan dimulai dari setiap individu.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari integritas pribadi, kemudian diperkuat melalui budaya organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Iskandar.»
Bupati berharap kerja sama tersebut dapat memperluas edukasi antikorupsi di lingkungan pemerintahan sekaligus membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
Dalam kesempatan yang sama, Iskandar memberikan apresiasi kepada Kepala BPKPD Kabupaten Bolsel, Lasya L. Mamonto, S.Pt., M.E., CAI., dan Kepala Bidang Perbendaharaan, Hartakni Hartawan, S.STP., M.Si. CAI.
Keduanya berhasil memperoleh sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dari KPK RI dan menjadi perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara yang meraih sertifikasi tersebut.
Iskandar menyebut capaian itu sebagai prestasi yang patut diapresiasi sekaligus menjadi motivasi bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bolsel.
“Keberhasilan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.”
”Saya berharap capaian ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh ASN untuk terus menjaga integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pemkab Bolsel, lanjut Iskandar, akan terus memperkuat berbagai program pencegahan korupsi melalui peningkatan integritas aparatur, pembenahan tata kelola pemerintahan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Sinergi bersama PAKSI Sulawesi Utara diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel, para Asisten Sekretariat Daerah, jajaran pengurus PAKSI Sulawesi Utara, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.***
