DPRD Bolsel Mulai Bahas Perubahan APBD 2026, Anggaran Diprioritaskan untuk Pendidikan dan Kesehatan

BUMANTARA.NET — DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan tersebut diawali melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I terkait penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 beserta sejumlah dokumen pendukung, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bolsel, Kamis (13/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, bersama Wakil Ketua Ridwan Olii. Bupati Bolsel Iskandar Kamaru turut hadir dalam agenda tersebut.

Dalam penyampaiannya, Bupati Iskandar mengapresiasi DPRD Bolsel yang dinilai responsif dalam menjadwalkan pembahasan perubahan APBD.

Menurutnya, proses tersebut penting agar penyesuaian anggaran dapat segera diarahkan untuk mendukung kebutuhan prioritas daerah.

Iskandar menjelaskan, tambahan kapasitas fiskal dalam Perubahan APBD 2026 akan difokuskan pada sejumlah program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah dukungan anggaran. Di antaranya pembangunan dan pemenuhan fasilitas Asrama Mahasiswa Bolsel di Gorontalo, pengadaan seragam bagi pelajar SD dan SMP, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 hingga S3.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat Bolsel, baik pada tingkat dasar maupun perguruan tinggi.

Sektor kesehatan juga mendapat perhatian dalam perubahan anggaran. Pemerintah daerah mengalokasikan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan serta pengadaan peralatan medis untuk memperkuat pelayanan di RSUD Bolsel.

Selain pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan masuk dalam agenda prioritas. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan cadangan pangan daerah dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Perubahan APBD 2026 juga mencakup dukungan terhadap kesejahteraan aparatur, terutama untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Setelah penyampaian Nota Keuangan dan dokumen pendukung, tiga fraksi di DPRD Bolsel menyatakan menerima serta menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk diteruskan ke tahapan pembahasan selanjutnya.

Bupati Iskandar berharap proses pembahasan bersama DPRD hingga evaluasi oleh pemerintah provinsi dapat berlangsung tanpa hambatan.

Ia menargetkan Perubahan APBD 2026 segera mendapatkan nomor register sehingga program yang telah direncanakan dapat mulai direalisasikan.

“Semoga kita segera mendapatkan nomor register dari pihak Provinsi, sehingga APBD Perubahan ini dapat segera running dan direalisasikan pada bulan September nanti,” kata Iskandar.

Dengan dimulainya pembahasan tingkat I tersebut, Perubahan APBD Bolsel 2026 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan dan dilaksanakan.(INFOTORIAL) 

Komentar Facebook
Bagikan

Baca Juga

‎Dugaan PETI Lokosina Kembali Disorot, Publik Pertanyakan Langkah Polda Sulut

BUMANTARA.NET — Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Lokosina, Desa Dumagin B, …