BUMANTARA.NET, MITRA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Tenggara (Mitra) terus memperkuat kualitas penyelenggara pemilu melalui Workshop Kode Etik, Kode Perilaku, dan Sumpah Janji Badan Adhock yang digelar pada Selasa, 2 Juli 2024 di DJtos Hotel, Ratahan.
Workshop ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan profesional dan berintegritas.
Acara yang diikuti oleh Panitia Pengumutan Suara (PPK) dan Sekretariat dari 12 kecamatan di Kabupaten Mitra ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Mitra, Lucky Mamahit, S.Pd. Dalam sambutannya, Lucky menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang baik demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU.

“Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, yang mematuhi kode etik dan sumpah janji, serta menjaga integritas selama proses Pilkada berlangsung,” ujar Lucky.
Sastro Mokoagow, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mitra, menegaskan bahwa etika dan perilaku badan adhock merupakan ujung tombak keberhasilan pemilu.
“Badan adhock memiliki peran krusial dalam setiap tahapan Pilkada, sehingga penting untuk memahami dan mematuhi kode etik yang ada. Workshop ini menjadi upaya mencegah potensi benturan kepentingan yang bisa mengganggu kelancaran Pilkada,” jelas Sastro.

Workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas berbagai topik penting.
Awaludin Umbola, Plh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan materi tentang penanganan pelanggaran kode etik. Ia mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Materi selanjutnya dibawakan oleh Hj. Dolly Van Gobel dari Bawaslu Minahasa Tenggara, yang mengupas kode etik dalam perspektif pengawasan.
Christian E. Singal, Kasie Intelijen Kejaksaan Negeri Amurang, membahas bahaya gratifikasi bagi penyelenggara pemilu.
Sementara itu, Viktory Rotty, anggota TPD DKPP Provinsi Sulut, bersama pegiat pemilu Zulkifli Golonggom, turut memberikan pandangan mereka terkait tantangan yang dihadapi penyelenggara di lapangan.
Dalam sesi diskusi, para peserta diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan bertanya langsung kepada para narasumber.
Harapannya, dengan adanya workshop ini, penyelenggara pemilu di Minahasa Tenggara dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik, menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah disampaikan, dan memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan transparan.
“Integritas dan profesionalitas adalah kunci keberhasilan Pilkada. Kami berharap seluruh penyelenggara pemilu dapat menjaga hal tersebut demi kelancaran proses demokrasi,” tutup Sastro.***
BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
