Ketua PWI Bolsel Minta Kapolda Sulut Telusuri Polemik Batu Hitam, Nama Peter Nasiki Disorot

BUMANTARA.NET – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Viko Karinda, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara mengusut dugaan pencemaran nama baik yang menyeret dirinya di tengah polemik perdagangan batu hitam.

‎Selain meminta kejelasan atas tuduhan yang menyebut dirinya menerima uang dari aktivitas perdagangan batu hitam, Viko juga mendorong aparat kepolisian menelusuri berbagai informasi mengenai dugaan praktik ilegal yang berkembang di wilayah Sulawesi Utara.

‎Menurut Viko, tudingan yang mengaitkan namanya dengan aliran uang dari perdagangan batu hitam merupakan persoalan serius.

‎Ia menilai, tuduhan tersebut tidak seharusnya disampaikan atau disebarluaskan tanpa dukungan bukti yang jelas.

‎Ia pun meminta pihak yang menyampaikan tudingan tersebut agar dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya melalui mekanisme hukum.

‎”Kalau memang ada bukti, silakan tunjukkan. Jangan sembarangan menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain.”

‎”Kami tidak takut menghadapi persoalan ini melalui jalur hukum,” demikian sikap tegas pihak yang merasa dirugikan.

‎Di tengah berkembangnya polemik perdagangan batu hitam, nama Peter Nasiki turut disebut dalam sejumlah informasi yang beredar di masyarakat.

‎Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan pencurian, penyelundupan, hingga pemerasan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan aktivitas perdagangan batu hitam.

‎Meski demikian, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.

‎Kebenarannya perlu dipastikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

‎Viko meminta Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, memberikan perhatian terhadap berbagai informasi tersebut agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan tanpa kejelasan.

‎Ia berharap kepolisian dapat meminta keterangan dari pihak-pihak yang disebut, termasuk memberikan kesempatan kepada Peter Nasiki untuk menyampaikan klarifikasi atas informasi yang beredar.

‎Viko menilai, penanganan persoalan ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut dugaan pencemaran nama baik, tetapi juga berbagai informasi mengenai kemungkinan adanya tindak pidana dalam rantai perdagangan batu hitam.

‎Menurutnya, setiap laporan maupun informasi masyarakat yang memiliki dasar dan relevansi hukum perlu ditindaklanjuti secara profesional.

‎Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, aparat diharapkan memprosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

‎Di sisi lain, pihak-pihak yang namanya disebut dalam polemik tersebut tetap harus memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan dan menggunakan hak jawab.

‎Polemik perdagangan batu hitam di Sulawesi Utara kini tidak hanya menyangkut aktivitas ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan terkait reputasi pribadi, integritas organisasi profesi wartawan, serta dugaan pelanggaran hukum.

‎Viko berharap Polda Sulut mampu menangani persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan tanpa perlakuan berbeda terhadap pihak mana pun.

‎Ia menekankan bahwa tuduhan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah.

‎Sebaliknya, setiap dugaan tindak pidana juga tidak boleh diabaikan apabila terdapat informasi dan bukti yang layak ditindaklanjuti.

‎Dengan penanganan yang profesional, polemik ini diharapkan dapat memperoleh kejelasan melalui jalur hukum, sehingga tidak terus berkembang menjadi saling tuding di tengah masyarakat.

‎Asas praduga tak bersalah dan prinsip persamaan di hadapan hukum harus tetap menjadi landasan dalam penyelesaian setiap persoalan.***