‎Kejati Sulut Respons Positif Gagasan PWI Bolsel, Edukasi Hukum hingga Perlindungan Maleo Disiapkan

BUMANTARA.NET – Upaya memperkuat kesadaran hukum dan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mendapat peluang dukungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara.

‎Kepala Kejati Sulut, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, menyambut positif gagasan kolaborasi yang ditawarkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bolsel.

‎Kerja sama tersebut dirancang untuk menghadirkan edukasi hukum bagi aparatur pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

‎Respons positif itu membuka ruang komunikasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi profesi wartawan untuk merancang sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

‎Kajati Sulut bahkan menyatakan kesiapannya menerima undangan resmi dari PWI Bolsel guna membahas teknis serta bentuk kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan kejaksaan.

‎Salah satu fokus yang diusulkan adalah memberikan pemahaman hukum kepada kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah, hingga pejabat pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara.

‎Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting agar setiap aparatur memahami ketentuan hukum, khususnya terkait administrasi pemerintahan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program pelayanan masyarakat.

‎Melalui edukasi dan pendampingan yang tepat, aparatur diharapkan dapat bekerja lebih percaya diri, profesional, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎PWI Bolsel Ingin Aparatur Paham Hukum dan Terhindar dari Intimidasi

‎Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, menjelaskan bahwa gagasan kerja sama tersebut lahir dari perhatian terhadap berbagai tantangan yang dihadapi aparatur pemerintahan, terutama mereka yang bertugas mengelola anggaran publik.

‎Menurutnya, pemahaman hukum sejak dini merupakan kebutuhan penting agar penyelenggara pemerintahan tidak terjebak dalam kesalahan administrasi maupun persoalan hukum yang sebenarnya dapat dicegah.

‎”Kami ingin para kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah hingga pejabat daerah memahami aturan pengelolaan anggaran.”

‎”Jangan sampai mereka takut menjalankan program hanya karena khawatir melakukan kesalahan administrasi. Anggaran harus bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Viko.

‎Ia menegaskan, gagasan pendampingan hukum bukan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan yang melanggar aturan.

‎Sebaliknya, program tersebut diarahkan pada upaya pencegahan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum.

‎Viko juga menilai pembinaan sebaiknya dilakukan sebelum muncul persoalan, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipersiapkan serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

‎Selain persoalan administrasi, PWI Bolsel turut mendorong edukasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan aparatur ketika menghadapi intimidasi atau dugaan pemerasan oleh pihak yang mengaku sebagai aparat penegak hukum (APH).

‎”Kami juga ingin Kejati Sulut hadir memberikan pemahaman kepada kepala desa dan pengelola anggaran tentang bagaimana menghadapi oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum untuk melakukan intimidasi atau pemerasan. Mereka harus tahu hak, kewajiban, serta mekanisme pelaporan yang benar,” tegasnya.

‎Dengan menghadirkan narasumber dari Kejati Sulut, para peserta nantinya diharapkan memperoleh informasi langsung mengenai batas kewenangan, prosedur hukum, serta saluran pelaporan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan.

‎Perlindungan Burung Maleo Turut Diusulkan

‎Rencana kolaborasi PWI Bolsel tidak hanya menyentuh persoalan pemerintahan dan pelayanan publik.

‎Organisasi wartawan tersebut juga mengusulkan agar kerja sama mencakup edukasi hukum di bidang lingkungan hidup, khususnya perlindungan burung Maleo.

‎Satwa endemik Sulawesi yang menjadi salah satu kekayaan hayati Bolsel itu dinilai membutuhkan perhatian bersama, baik melalui upaya konservasi maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan perlindungan satwa.

‎Viko mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pelestarian Maleo tidak hanya menjadi agenda kelompok konservasi, tetapi juga tumbuh sebagai kepedulian bersama masyarakat.

‎”Maleo adalah kekayaan alam yang harus kita jaga bersama. Kami ingin mendorong kolaborasi yang juga menyentuh aspek perlindungan lingkungan dan satwa dilindungi, sehingga generasi mendatang masih bisa melihat Maleo hidup di habitat alaminya,” ungkapnya.

‎Melalui usulan tersebut, PWI Bolsel berharap edukasi hukum dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah tindakan yang berpotensi mengancam keberadaan satwa dilindungi.

‎Viko Karinda Apresiasi Respons Kajati Sulut

‎Viko Karinda menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kajati Sulut dalam merespons gagasan kolaborasi yang disampaikan PWI Bolsel.

‎Ia mengungkapkan, pada awalnya terdapat keraguan apakah rencana tersebut dapat diwujudkan.

‎Namun, respons positif yang diterima setelah berkomunikasi langsung dengan Kajati Sulut membuat pihaknya semakin optimistis untuk menindaklanjuti gagasan tersebut.

‎”Terus terang, awalnya saya sempat berpikir program ini sulit berjalan. Tetapi setelah melihat langsung antusiasme, keterbukaan dan kebaikan hati Bapak Kajati Sulut, saya justru semakin optimistis bahwa kolaborasi ini akan membawa perubahan besar bagi Bolsel,” kata Viko.

‎Ia berharap komunikasi yang telah terbangun segera ditindaklanjuti melalui penyampaian undangan resmi serta pembahasan agenda bersama.

‎Bagi PWI Bolsel, keberhasilan kerja sama tidak diukur dari sekadar terlaksananya pertemuan atau kegiatan seremonial, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

‎”Kami tidak ingin kolaborasi ini hanya menjadi seremonial. Harus ada manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian dan pemahaman hukum bagi aparatur, mendorong penyerapan anggaran yang tepat sasaran, serta menjaga kekayaan alam daerah,” tambahnya.

‎Viko juga menegaskan bahwa keterlibatan PWI dalam mendukung pembangunan daerah tidak akan menghilangkan independensi pers maupun fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

‎”Pers harus tetap kritis, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari solusi. Ketika ada peluang membangun daerah melalui kolaborasi yang positif, tentu PWI Bolsel siap mengambil peran,” pungkasnya.

‎Rencana kerja sama Kejati Sulut dan PWI Bolsel tersebut kini diharapkan dapat berlanjut ke tahap pembahasan resmi.

‎Jika terealisasi, kolaborasi ini berpotensi menghadirkan ruang edukasi hukum yang lebih luas, memperkuat pemahaman aparatur dalam mengelola anggaran publik, serta meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan satwa endemik di Bolaang Mongondow Selatan.***