BUMANTARA.NET – Upaya hukum baru ditempuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu untuk memperjuangkan status kepemilikan lahan SDN 1 Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Melalui tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejari resmi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong menemukan bukti baru dalam perkara sengketa tanah tersebut.
Permohonan PK itu diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu pada Selasa, 17 November 2026.
Penyerahan dokumen dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kotamobagu, Andika Esra Awoah.
Andika menjelaskan, pengajuan upaya hukum tersebut dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus dari Sangadi Motabang, Ismail Dilapangan, Camat Lolak, Rapiah Dilapangan, serta Kepala SDN 1 Motabang, Haka Damapolii.
Dalam perkara ini, permohonan PK diajukan terhadap Biu A. Damogalad selaku termohon.
”Permohonan PK ini kami tujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu,” ujar Andika, Rabu (18/11/2026).
Ia menerangkan, pengajuan PK tersebut berkaitan dengan sejumlah putusan pengadilan sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 997 K/Pdt/2019 tertanggal 8 Mei 2019, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 80/PDT/2018/PT MND tertanggal 28 Agustus 2018, serta Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Ktg tertanggal 31 Januari 2018.
Andika menyebutkan, munculnya bukti baru menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara yang sebelumnya telah diputus hingga tingkat kasasi tersebut.
Menurutnya, keberadaan bukti baru menjadi hal penting dalam upaya hukum PK yang kini ditempuh pihaknya.
”Karena PK ini bisa diajukan kalau ada bukti terbaru dalam kasus ini. Sekarang sudah ada bukti terbarunya, makanya kami resmi mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI melalui PN Kotamobagu,” tegasnya.
Sebelumnya, sengketa lahan SDN 1 Motabang telah melalui proses persidangan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Dalam putusan tersebut, Pemkab Bolmong berada pada pihak yang kalah atas gugatan yang diajukan Biu A. Damogalad.
Namun, sebelum proses eksekusi dilaksanakan, Pemkab Bolmong mengaku menemukan dokumen atau bukti baru yang dinilai dapat menjadi dasar untuk kembali mempersoalkan putusan tersebut melalui mekanisme PK.
Objek sengketa tersebut merupakan lahan yang saat ini telah dimanfaatkan untuk bangunan SDN 1 Motabang serta lapangan yang selama ini digunakan masyarakat Desa Motabang.
Pemkab Bolmong menyatakan bahwa lahan tersebut sebelumnya telah dibeli dari salah seorang warga pada masa lampau.
Namun, dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah itu disebut telah hilang sehingga kemudian muncul gugatan dari Biu A. Damogalad.
Melalui pengajuan PK ini, Pemkab Bolmong berharap bukti baru yang ditemukan dapat dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan kembali perkara sengketa lahan tersebut.
Kini, permohonan tersebut telah disampaikan melalui PN Kotamobagu untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung RI.
Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah alasan dan bukti baru yang diajukan dapat diterima sebagai dasar peninjauan kembali.***
BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
