‎Kejari Kotamobagu Ajukan PK Sengketa Lahan SDN 1 Motabang, Ada Bukti Baru

BUMANTARA.NET – Upaya hukum baru ditempuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu untuk memperjuangkan status kepemilikan lahan SDN 1 Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

‎Melalui tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejari resmi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong menemukan bukti baru dalam perkara sengketa tanah tersebut.

‎Permohonan PK itu diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu pada Selasa, 17 November 2026.

‎Penyerahan dokumen dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kotamobagu, Andika Esra Awoah.

‎Andika menjelaskan, pengajuan upaya hukum tersebut dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus dari Sangadi Motabang, Ismail Dilapangan, Camat Lolak, Rapiah Dilapangan, serta Kepala SDN 1 Motabang, Haka Damapolii.

‎Dalam perkara ini, permohonan PK diajukan terhadap Biu A. Damogalad selaku termohon.

‎”Permohonan PK ini kami tujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu,” ujar Andika, Rabu (18/11/2026).

‎Ia menerangkan, pengajuan PK tersebut berkaitan dengan sejumlah putusan pengadilan sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 997 K/Pdt/2019 tertanggal 8 Mei 2019, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 80/PDT/2018/PT MND tertanggal 28 Agustus 2018, serta Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Ktg tertanggal 31 Januari 2018.

‎Andika menyebutkan, munculnya bukti baru menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara yang sebelumnya telah diputus hingga tingkat kasasi tersebut.

‎Menurutnya, keberadaan bukti baru menjadi hal penting dalam upaya hukum PK yang kini ditempuh pihaknya.

‎”Karena PK ini bisa diajukan kalau ada bukti terbaru dalam kasus ini. Sekarang sudah ada bukti terbarunya, makanya kami resmi mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI melalui PN Kotamobagu,” tegasnya.

‎Sebelumnya, sengketa lahan SDN 1 Motabang telah melalui proses persidangan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

‎Dalam putusan tersebut, Pemkab Bolmong berada pada pihak yang kalah atas gugatan yang diajukan Biu A. Damogalad.

‎Namun, sebelum proses eksekusi dilaksanakan, Pemkab Bolmong mengaku menemukan dokumen atau bukti baru yang dinilai dapat menjadi dasar untuk kembali mempersoalkan putusan tersebut melalui mekanisme PK.

‎Objek sengketa tersebut merupakan lahan yang saat ini telah dimanfaatkan untuk bangunan SDN 1 Motabang serta lapangan yang selama ini digunakan masyarakat Desa Motabang.

‎Pemkab Bolmong menyatakan bahwa lahan tersebut sebelumnya telah dibeli dari salah seorang warga pada masa lampau.

‎Namun, dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah itu disebut telah hilang sehingga kemudian muncul gugatan dari Biu A. Damogalad.

‎Melalui pengajuan PK ini, Pemkab Bolmong berharap bukti baru yang ditemukan dapat dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan kembali perkara sengketa lahan tersebut.

‎Kini, permohonan tersebut telah disampaikan melalui PN Kotamobagu untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung RI.

‎Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah alasan dan bukti baru yang diajukan dapat diterima sebagai dasar peninjauan kembali.***

Komentar Facebook
Bagikan

Baca Juga

‎Dua Penghargaan PWI Sulut Award 2026 Diboyong Bupati dan Wakil Bupati Bolsel

BUMANTARA.NET – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan …