BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA. NET — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mencatatkan capaian di bidang hukum.
Pemkab Bolsel menerima dua penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Dua penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Rabu (19/8/2026), di Manado.
Bupati Bolsel Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., tidak hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Penghargaan diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bolsel, Alsyafri U. Kadullah, S.Pd., M.E., yang mewakili bupati.
Penghargaan pertama diberikan atas partisipasi Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.
Dalam penilaian tersebut, Bolsel berhasil memperoleh predikat Istimewa.
Piagam penghargaan dengan nomor PHN-UM.01.01-1018 Tahun 2026 tersebut diterbitkan BPHN pada 3 Agustus 2026.
Sementara penghargaan kedua diraih melalui kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025.
Bolsel berhasil menempati Peringkat I tingkat Provinsi Sulawesi Utara dengan Predikat AA (Istimewa) dan nilai 86. Piagam penghargaan tersebut diterbitkan BPHN pada 26 Mei 2026.
Penyerahan kedua penghargaan dilakukan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, S.H., M.H., kepada Alsyafri U. Kadullah.
Hendrik Pagiling mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, transformasi digital menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih efektif, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hendrik turut mengapresiasi pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang terus membangun sinergi serta berpartisipasi dalam berbagai program di bidang hukum.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak” dan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro Nomor 87, Manado.
Dua penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas partisipasi dan kinerja Pemkab Bolsel dalam memperkuat reformasi hukum serta pengelolaan informasi hukum di daerah.
Capaian itu sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyediaan informasi dan pelayanan hukum.
Pemkab Bolsel berkomitmen melanjutkan penguatan reformasi hukum dan pengelolaan JDIH agar informasi hukum semakin mudah diakses masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bolaang Mongondow Selatan.***
