BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepala SPPG, serta para mitra di Kabupaten Bolsel.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Berkah, Rabu, 19 Agustus 2026, tersebut membahas penguatan koordinasi, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Pertemuan itu turut dihadiri Asisten III dan Asisten II Setda Bolsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bagian Hukum, serta jajaran Dinas Kesehatan yang tergabung dalam Satgas MBG.
Dalam rapat tersebut, Koordinator Wilayah SPPG menyampaikan hasil pertemuan melalui Zoom bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah satu poin yang ditekankan adalah pentingnya pengawasan terhadap SPPG di setiap daerah guna mengantisipasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program.
Tim Satgas juga diminta melakukan kontrol secara rutin dan menggelar evaluasi berkala.
Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat dibahas bersama untuk mendapatkan solusi secara cepat dan tepat.
Di Kabupaten Bolsel, tercatat enam SPPG telah masuk dalam tahap operasional. Lima di antaranya sudah berjalan dan melayani penerima manfaat di wilayah Posigadan, Helumo, dan Bolaang Uki.
Sementara satu SPPG lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan sebelum dapat beroperasi penuh.
Sejumlah SPPG lainnya juga masih berada dalam tahap persiapan, antara lain di Pinolosian Timur (Pintim), Desa Onggunoi, Kecamatan Pinolosian, Desa Ilomata, serta satu SPPG di lingkungan Polres Bolsel yang masih menunggu proses verifikasi dari BGN.
Koordinator Wilayah SPPG meminta para mitra yayasan mempercepat proses penyelesaian fasilitas dan administrasi SPPG yang masih dipersiapkan.
Langkah tersebut dinilai penting agar cakupan pelayanan MBG di Bolsel dapat segera diperluas.
Saat ini, jumlah penerima manfaat Program MBG di Kabupaten Bolsel telah mencapai 13.689 orang.
Namun, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum menerima makanan bergizi.
Kondisi tersebut berkaitan dengan ketentuan penyaluran sebagaimana diatur dalam surat edaran BGN, terutama mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah SPPG yang beroperasi, tetapi juga dari kualitas pengelolaannya.
Deddy menyebutkan, saat ini lima SPPG telah beroperasi, sementara SPPG di Desa Deaga, Kecamatan Pinolosian Tengah, masih menyelesaikan sejumlah kebutuhan operasional.
Ia berharap seluruh persyaratan dapat segera dipenuhi sehingga SPPG Deaga dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Deddy, pengelolaan SPPG harus dilakukan secara serius agar operasional berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“SPPG harus berjalan dengan baik dan jauh dari persoalan. Di sinilah diperlukan peran aktif Korwil maupun Kepala SPPG untuk sigap dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul,” ujar Deddy.
Deddy juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama dalam menjalankan program MBG.
Menurutnya, kualitas makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi anak harus menjadi prioritas.
“Jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi harus memperhatikan gizi makanan yang disalurkan. Kita ingin program ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas gizi putra-putri kita ke depan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan MBG, kebutuhan bahan baku menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.
Deddy menjelaskan, setiap SPPG diharapkan dapat melibatkan sekitar 15 pemasok bahan baku.
Keterlibatan sejumlah pemasok diperlukan karena tidak seluruh kebutuhan bahan makanan tersedia di Kabupaten Bolsel. Selain itu, jumlah pemasok lokal juga masih terbatas.
Karena itu, Kepala SPPG dan Koordinator Wilayah diminta membangun koordinasi yang baik agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi tanpa mengabaikan kualitas.
Deddy juga menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam penyusunan menu makanan.
Menu yang disiapkan harus memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat sekaligus dibuat bervariasi agar anak-anak tidak mudah merasa bosan.
Para mitra penyedia bahan makanan juga diminta memastikan seluruh bahan yang digunakan berkualitas, bersih, sehat, dan aman untuk dikonsumsi.
“Ini bisa berjalan dengan baik apabila semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau ada mitra yang hanya mengejar keuntungan dan tidak memperhatikan kualitas serta ketentuan program, segera laporkan,” tegasnya.
Dinas Kesehatan Bolsel turut menekankan pentingnya pemenuhan standar kesehatan dan sanitasi dalam operasional SPPG.
Khusus SPPG Desa Deaga, masih terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya denah bangunan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), standar operasional prosedur (SOP), serta dokumen administrasi lainnya.
Seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi melalui tahapan yang telah ditentukan sebelum SPPG dapat beroperasi secara optimal.
Selain fasilitas, kompetensi relawan juga menjadi perhatian. Para relawan diharapkan memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan sesuai persyaratan.
Sebelumnya, pelatihan bagi relawan telah dilaksanakan sebagai salah satu bagian dalam pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dinas Kesehatan juga meminta setiap SPPG menerima kunjungan petugas Puskesmas dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
“Ketika Puskesmas datang untuk melakukan pengawasan, kami berharap dapat diterima dengan baik.”
“Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan dan pengawasan SPPG berjalan sebagaimana mestinya,” ujar pihak Dinas Kesehatan.
Pengawasan tidak hanya menyangkut kebersihan dan sanitasi, tetapi juga aspek pemenuhan gizi.
Karena itu, setiap SPPG didorong berkoordinasi dengan Puskesmas setempat, terutama tenaga yang menangani bidang gizi.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahan makanan dan menu yang diberikan kepada siswa sesuai dengan standar serta kebutuhan gizi yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa pengawasan, koordinasi, dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah, Satgas MBG, Korwil, kepala SPPG, Puskesmas, ahli gizi, hingga para mitra memiliki peran masing-masing dalam memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Deddy mengajak seluruh pihak memperkuat komunikasi dan menjaga kebersamaan dalam pelaksanaan program tersebut.
Dengan pengawasan yang konsisten dan koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bolsel diharapkan dapat berlangsung secara tertib, aman, sehat, dan berkelanjutan.
Program tersebut juga diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi turut memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui keterlibatan penyedia bahan pangan dan berbagai pihak dalam rantai pelaksanaan MBG.***
