‎Pemkab Bolsel Sambut Perluasan Pengawasan Telekomunikasi di Sulut ‎

BUMANTARA.NET — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mendorong penguatan koordinasi dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Manado.

‎Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si. melalui Asisten III Setda Bolsel sekaligus Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Wahyudin Kadullah S.IP M.M, saat menghadiri Sosialisasi Transformasi dalam Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital di NDC Resort Manado, Rabu (16/9/2026).

‎Forum tersebut membahas perubahan tata kelola pengawasan spektrum frekuensi radio sekaligus perkembangan fungsi pengawasan infrastruktur digital di daerah.

‎Kegiatan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulut.

‎Salah satu materi utama yang disosialisasikan yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 11 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital.

‎Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juli 2026 tersebut, mengubah nomenklatur Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Manado.

‎Perubahan itu tidak hanya menyangkut nama kelembagaan. Tugas dan fungsi balai juga diperluas.

‎Selain melakukan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio, lembaga tersebut kini memiliki mandat untuk melakukan pemantauan dan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi di wilayah Sulawesi Utara.

‎Menurut Wahyudin, perluasan kewenangan tersebut membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan Balai Monitor, khususnya dalam mengidentifikasi serta menangani persoalan kualitas jaringan telekomunikasi.

‎“Transformasi ini tentu sangat relevan dengan kebutuhan daerah. Kualitas jaringan dan infrastruktur digital saat ini menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun komunikasi masyarakat,” ujar Wahyudin.

‎Ia menyampaikan, Pemkab Bolsel melalui Diskominfo siap meningkatkan koordinasi dengan Balai Monitor, terutama berkaitan dengan pemantauan kualitas layanan telekomunikasi dan penanganan persoalan konektivitas yang masih ditemukan di wilayah Bolsel.

‎Pemkab Bolsel berharap kerja sama tersebut dapat menghasilkan pemantauan layanan yang lebih efektif sekaligus mendorong peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.

‎“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat sehingga masyarakat Bolsel dapat memperoleh layanan telekomunikasi yang semakin berkualitas dan infrastruktur digital yang semakin andal,” tandasnya.***