‎Pemkab Bolsel Raih Dua Penghargaan dari Kementerian Hukum RI

BUMANTARA. NET — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mencatatkan capaian di bidang hukum.

Pemkab Bolsel menerima dua penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
‎
‎Dua penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Rabu (19/8/2026), di Manado.
‎
‎Bupati Bolsel Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., tidak hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Penghargaan diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bolsel, Alsyafri U. Kadullah, S.Pd., M.E., yang mewakili bupati.
‎
‎Penghargaan pertama diberikan atas partisipasi Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

Dalam penilaian tersebut, Bolsel berhasil memperoleh predikat Istimewa.
‎
‎Piagam penghargaan dengan nomor PHN-UM.01.01-1018 Tahun 2026 tersebut diterbitkan BPHN pada 3 Agustus 2026.
‎
‎Sementara penghargaan kedua diraih melalui kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025.
‎
‎Bolsel berhasil menempati Peringkat I tingkat Provinsi Sulawesi Utara dengan Predikat AA (Istimewa) dan nilai 86. Piagam penghargaan tersebut diterbitkan BPHN pada 26 Mei 2026.
‎
‎Penyerahan kedua penghargaan dilakukan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, S.H., M.H., kepada Alsyafri U. Kadullah.
‎
‎Hendrik Pagiling mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.
‎
‎Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
‎
‎Menurutnya, transformasi digital menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih efektif, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
‎
‎Hendrik turut mengapresiasi pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang terus membangun sinergi serta berpartisipasi dalam berbagai program di bidang hukum.
‎
‎Kegiatan tersebut mengangkat tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak” dan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro Nomor 87, Manado.
‎
‎Dua penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas partisipasi dan kinerja Pemkab Bolsel dalam memperkuat reformasi hukum serta pengelolaan informasi hukum di daerah.
‎
‎Capaian itu sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyediaan informasi dan pelayanan hukum.
‎
‎Pemkab Bolsel berkomitmen melanjutkan penguatan reformasi hukum dan pengelolaan JDIH agar informasi hukum semakin mudah diakses masyarakat.
‎
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bolaang Mongondow Selatan. (Infotorial) 

Komentar Facebook
Bagikan

Baca Juga

‎Bupati Iskandar Kamaru Bawa Inovasi Peta Pajak Tangerang Selatan ke Bolsel ‎

BUMANTARA.NET — Upaya memperkuat tata kelola berbasis data terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan …