BUMANTARA.NET – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang terintegrasi.
Hal itu ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (12/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar atas kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam bidang pertanahan, tata ruang, dan peningkatan investasi daerah.
Dalam forum itu, sejumlah program prioritas dibahas sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan dan reformasi birokrasi di daerah.
Fokus pembahasan mencakup integrasi data perizinan usaha dan pajak daerah, percepatan sertifikasi tanah, hingga penguatan sistem tata ruang berbasis digital.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mempercepat integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, mengembangkan sensus pertanahan berbasis geospasial, serta mengoptimalkan reforma agraria untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di wilayah masing-masing.
Bupati Iskandar Kamaru bersama seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara turut menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program strategis tersebut.
Penandatanganan dilakukan bersama jajaran ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Komitmen bersama itu menitikberatkan pada tiga sasaran utama, yakni penguatan upaya pencegahan korupsi, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.
Melalui kerja sama lintas sektor ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kehadiran Bupati Bolsel dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan itu pejabat tinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, jajaran Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Kegiatan diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk mempercepat implementasi program kerja sama strategis demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.***
BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
