Pemkot Kotamobagu Tegas Soal Kinerja, Aparatur Tak Optimal Akan Dievaluasi

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu di bawah kepemimpinan Wali Kota Weny Gaib dan Wakil Wali Kota Rendi Virgiawan Mangkat mulai memperketat pengawasan terhadap kinerja aparatur desa dan kelurahan.

Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Desa, Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan yang resmi dimulai pada Senin (6/4/2026).

Evaluasi dilakukan secara objektif, transparan, dan terukur oleh tim resmi yang telah dibentuk pemerintah daerah. Sejumlah aspek menjadi fokus penilaian, mulai dari kinerja, kepemimpinan, integritas, disiplin, kemampuan komunikasi, kerja sama, hingga etika dan perilaku aparatur.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, menegaskan bahwa evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya serius pemerintah dalam membenahi tata kelola pemerintahan dari level paling bawah.

“Ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi langkah strategis untuk memastikan seluruh aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ujar Sahaya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir kinerja yang tidak optimal. Menurutnya, tahun kedua masa pemerintahan saat ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi sekaligus pembenahan internal.

“Aparatur yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kinerja dan integritas akan dievaluasi secara tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sahaya menjelaskan bahwa penilaian tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti masih adanya kelemahan dalam koordinasi internal, termasuk ketidakhadiran aparatur dalam forum resmi tanpa alasan jelas. Hal tersebut dinilai mencerminkan rendahnya komitmen dan disiplin kerja.

Melalui evaluasi ini, Pemkot Kotamobagu berharap terjadi peningkatan kualitas kinerja aparatur, terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif, serta tersedianya dasar yang kuat untuk pembinaan, peningkatan kapasitas, hingga pemberian sanksi maupun penghargaan secara adil dan proporsional. ***