BUMANTARA.NET, BOLSEL — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menerima kunjungan kerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru SPt MSi di ruang kerjanya pada Selasa (4/11/2025).
Turut mendampingi, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy S.STP M.AP, Asisten III Setda, Direktur Rumah Sakit, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Daerah, dan Kepala Bappeda Bolsel.
Perkuat Kolaborasi Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bolsel dan BPKP Sulut dalam mempererat kolaborasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta memperkuat pengawasan pembangunan di daerah.
Kepala BPKP Provinsi Sulut, Heru Setiawan, yang hadir bersama Didi Lamris, Pengendali Teknis Auditor Ahli Madya, menyampaikan bahwa ke depan akan dibentuk Satgas Pengawasan Kawasan Hutan (PKH).
Langkah ini diambil karena masih ditemukan sejumlah tambang yang tidak dilaporkan secara resmi.
“Satgas PKH ini dibentuk untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikelola secara ilegal.”
“Harapannya, pembentukan satgas ini bukan hanya hangat di awal, tapi juga memberi dampak positif bagi pemerintah daerah,” ujar Heru.
Soroti Pembangunan Rumah Sakit PHTC dan Program MBG
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menyinggung program prioritas Presiden RI, yakni pembangunan rumah sakit Public Health Training Center (PHTC) di 12 kabupaten/kota di Indonesia.
Dari Sulawesi Utara, hanya Kabupaten Bolsel dan Bolmut yang masuk dalam daftar penerima program strategis ini.
“Pembangunan rumah sakit PHTC menggunakan anggaran besar, sehingga pelaksanaannya harus terintegrasi, transparan, dan berhati-hati,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa BPKP akan terus melakukan review dan pembinaan selama proses pembangunan berlangsung, termasuk memastikan proses tender berjalan normal dan sesuai aturan.
Heru juga memuji progres pembangunan rumah sakit PHTC Bolsel yang dinilai lebih baik dibanding beberapa daerah lain.
Ia meminta Inspektorat Bolsel untuk terus melakukan pengawasan rutin serta menyampaikan laporan secara berkala.
Selain pembangunan fisik, BPKP juga menaruh perhatian terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah dijalankan oleh Pemkab Bolsel.
“Program MBG harus terus dikawal dengan melibatkan satgas, pemerintah daerah, dan masyarakat agar implementasinya tepat sasaran,” jelasnya.
Bupati Iskandar: Bolsel Terus Jaga Akuntabilitas Pembangunan
Bupati Iskandar Kamaru dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemkab Bolsel dan BPKP Sulut.
Ia menegaskan bahwa meskipun Bolsel bukan daerah dengan sumber daya tambang besar, tingkat kemiskinan di wilayahnya masih lebih rendah dibanding daerah lain yang memiliki potensi tambang.
“Bolsel memang tidak memiliki tambang besar, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat relatif lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan yang akuntabel bisa berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Iskandar.
Terkait pembangunan rumah sakit PHTC, Bupati menyampaikan bahwa tim Inspektorat Bolsel rutin turun ke lapangan setiap minggu untuk memantau perkembangan proyek.
Selain itu, Pemkab juga menggelar rapat evaluasi mingguan secara daring bersama BPKP.
“Kami terbuka menerima masukan dan arahan dari BPKP agar pelaksanaan pembangunan sesuai aturan, tepat waktu, dan tanpa kendala,” tambahnya.
Untuk Program MBG, Bupati mengungkapkan bahwa pelaksanaannya di Bolsel saat ini telah berjalan di dua lokasi, dengan lima titik tambahan yang segera menyusul.
Program ini dikawal langsung oleh Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid selaku Ketua Satgas MBG.
“Kami berkomitmen menjalankan program nasional ini dengan serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Bupati Iskandar.***
BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
