Wabup Bolsel Resmi Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029, Tegaskan Visi Pembangunan Berkelanjutan

BUMANTARA.NET, BOLSEL — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Futsal Komplek Perkantoran pada Rabu, 2 Juli 2025, ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan secara luring dan daring.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, di mana dokumen perencanaan pembangunan tersebut harus ditetapkan maksimal enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

“RPJMD bukan sekadar dokumen, tetapi peta jalan pembangunan daerah yang harus disusun secara partisipatif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Visi Pembangunan Lima Tahun: Bolsel Madani dan Berkelanjutan

Wakil Bupati memaparkan visi besar Kabupaten Bolsel untuk lima tahun ke depan, yakni:

“Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong, dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut akan dicapai melalui lima misi strategis dan 41 program unggulan lintas sektor, meliputi:

• Pendidikan berkualitas dan merata

• Layanan kesehatan yang inklusif

• Ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan

• Peningkatan infrastruktur dasar

• Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa

Komitmen terhadap Prinsip Good Governance

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya penerapan delapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni:

1. Kepastian hukum

2. Kemanfaatan

3. Keterbukaan

4. Tidak menyalahgunakan kewenangan

5. Ketidakberpihakan

6. Pelayanan yang baik

7. Kecermatan

8. Kepentingan umum

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman moral dan etis dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

Kondisi Makro Ekonomi Bolsel Jadi Dasar Strategi Pembangunan

Sebagai dasar penyusunan RPJMD, Wakil Bupati juga memaparkan data makro ekonomi berdasarkan rilis BPS tahun 2024:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,28%

• Angka kemiskinan: 11,33%

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 67,14 poin

• Tingkat pengangguran terbuka (TPT): 2,51%

Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan target pembangunan dan indikator keberhasilan program daerah.

Peran Strategis Desa dan Pengelolaan Anggaran Prioritas

Wakil Bupati juga menekankan peran krusial desa dalam menyusun program pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Ia mengimbau agar pemerintah desa lebih selektif dalam penggunaan anggaran, memprioritaskan kegiatan penting seperti normalisasi drainase dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.

“Desa tidak harus selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Jika bisa ditangani sendiri, lakukanlah dengan efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga meminta agar seluruh instansi teknis terkait terus memberikan pendampingan dan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan program di desa, guna mencegah penyimpangan dan memastikan kualitas output.

Forum Musrenbang Jadi Ruang Kolaborasi

Musrenbang RPJMD ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi diskusi yang melibatkan seluruh peserta, termasuk perangkat daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan stakeholder lainnya.

Diskusi ini bertujuan memperkaya substansi RPJMD agar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan.***