BUMANTARA.NET, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu.
Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua pihak, ini mencakup penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, dengan fokus utama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Acara penandatanganan berlangsung di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, pada Selasa, 26 November 2024.
Hadir dalam acara tersebut Bupati H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, serta Kepala Kejari Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar, SH, MH.

Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menegaskan pentingnya PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah.
“Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kejaksaan, dalam kapasitasnya sebagai pengacara negara, akan memberikan bantuan hukum yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga berharap kolaborasi ini mampu mendorong para pelaku usaha untuk lebih taat membayar pajak.
Sementara itu, Kepala Kejari Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar, menyampaikan bahwa upaya pencegahan akan menjadi prioritas utama dalam kerja sama ini.
“Kami akan berkoordinasi dengan inspektorat untuk memastikan langkah yang diambil sejalan dengan kebijakan bupati. Ini adalah wujud kepercayaan yang harus dijaga,” katanya.
Edukasi dan Monitoring Pajak Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Iskandar juga memanfaatkan momen ini untuk menegaskan pentingnya pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjelang batas waktu 30 November.
Ia meminta para sangadi dan camat untuk segera memaksimalkan capaian realisasi pajak di wilayah masing-masing.
“Untuk desa yang telah mencapai 100% realisasi PBB, saya memberikan apresiasi. Hal ini harus dipertahankan sebagai bentuk kerja keras dan dedikasi,” ucap Bupati Iskandar.
Ia juga mengingatkan camat yang wilayahnya belum mencapai target agar meningkatkan monitoring.
Inovasi Layanan Pajak
Pemkab Bolsel tak hanya berhenti pada kerja sama hukum, tetapi juga berinovasi dalam layanan pajak.
Dengan dukungan dari PT. Bank Sulutgo, Bolsel menjadi salah satu dari dua daerah di Sulawesi Utara yang memungkinkan pembayaran PBB melalui platform digital seperti Tokopedia.
“Sinergi ini harus terus dipertahankan untuk mendukung optimalisasi PAD di tahun 2024,” tambah Bupati Iskandar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Bolsel, Lasya Mamonto, SPt, ME, turut menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan.
Ia mengingatkan para bendahara agar tidak lagi mengajukan perubahan terkait usulan keuangan di akhir tahun.
Acara yang juga dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi PBB-P2 Tahun 2024 ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, jajaran Forkopimda, pejabat tinggi pratama, camat, sangadi, serta ASN pengelola keuangan di lingkungan Pemkab Bolsel.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Bolsel berharap mampu meningkatkan kemandirian fiskal dan pelayanan publik secara berkelanjutan. (ADVERTORIAL TORIAL/Ith)
BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala


