BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLSEL – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang membahas berbagai rancangan peraturan daerah nyaris berakhir dengan insiden baku hantam.
Agenda utama yang dibahas adalah Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, Pembicaraan Tahap 1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, dan Penyampaian Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
Ketegangan dimulai ketika Jelfi Jauhari dari Fraksi Restorasi Persatuan Kebangkitan mempertanyakan legalitas sidang. Menurutnya, agenda paripurna tidak dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, yang hanya dihadiri oleh Ketua DPRD Arifin Olii dan Zulkarnain Kamaru dari Fraksi Trisakti.
“Sesuai tata tertib, agenda paripurna harus dibahas dan dijadwalkan lewat Banmus. Namun, kami dari Fraksi Restorasi tidak dilibatkan,” tegas Jelfi.
Interupsi ini memancing respon keras dari Zulkarnain Kamaru. “Interupsinya tidak relevan. Paripurna ini sudah melalui mekanisme Banmus. Lagi pula, dia bukan anggota Banmus, jadi tidak punya kapasitas untuk mempertanyakannya,” balas Zulkarnain.
Debat panas antara keduanya nyaris berujung baku hantam, namun berhasil dilerai oleh anggota DPRD dan ASN yang hadir.
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, kemudian menjelaskan bahwa Jelfi mungkin gagal paham tentang mekanisme paripurna. “Agenda paripurna ini baru tahap penyampaian, bukan pengambilan keputusan,” ujarnya.
Meskipun sempat terhenti, paripurna akhirnya dilanjutkan dan berjalan lancar. Dua dari tiga fraksi, Fraksi Trisakti dan Fraksi Restorasi Persatuan Kebangkitan, menerima ketiga rancangan Ranperda untuk dibahas lebih lanjut. Namun, Fraksi Gerakan Golkar, yang diwakili oleh Hartina S. Badu, tidak menyampaikan tanggapan secara langsung, melainkan menyerahkan draft tanggapan kepada Ketua DPRD Bolsel dengan alasan tidak diberi mandat oleh pimpinan fraksinya.
Insiden ini menambah dinamika dalam proses legislasi di DPRD Bolsel, menunjukkan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur legislasi untuk menjaga kelancaran jalannya sidang.***
