BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., Bolsel sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Prestasi tersebut diumumkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Kegiatan tersebut diikuti Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado, Jumat (29/5/2026).
Suasana penuh khidmat dan kebanggaan terasa saat Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, mengumumkan bahwa dari seluruh daerah yang diperiksa, sebanyak 13 pemerintah daerah berhasil meraih opini WTP.
Namun di balik capaian tersebut, BPK juga mengungkap sejumlah catatan penting terkait pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara yang masih perlu dibenahi.
Temuan itu meliputi kekurangan volume pekerjaan pada 697 paket proyek senilai Rp13,80 miliar, kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp3,83 miliar kepada 716 pegawai, hingga pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal dengan potensi kekurangan penerimaan mencapai Rp2,10 miliar.
Selain itu, BPK turut menemukan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1,56 miliar kepada 1.062 pegawai di 10 entitas pemerintahan.
Meski demikian, sebagian besar temuan tersebut telah mulai ditindaklanjuti melalui pengembalian dana ke kas daerah.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur untuk memastikan uang rakyat benar-benar digunakan demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat.”
“Perolehan opini WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” tegas Bombit Agus Mulyo.
Sementara itu, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru yang didapuk mewakili seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara dalam penyampaian sambutan, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, namun bukan alasan untuk cepat berpuas diri.
“Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. Tetapi WTP bukan titik akhir. Ini menjadi evaluasi agar kita terus berkembang dan bekerja lebih baik ke depannya,” ujar Iskandar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI atas proses audit dan pendampingan selama pemeriksaan berlangsung.
Tak lupa, Iskandar menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun penyajian data selama proses pemeriksaan.
Capaian WTP ke-12 berturut-turut ini semakin mengukuhkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu daerah dengan konsistensi pengelolaan keuangan terbaik di Sulawesi Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, pimpinan DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala BPKPD, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***
