BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
KOTAMOBAGU — Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., menghadiri sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dalam rangka Recycling Program Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Luwansa Hotel, Manado, Kamis (16/4/2026).
Sosialisasi yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Ekonomi Daerah melalui Implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025” ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Utara. Turut hadir Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar.
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu, Melky Mokoginta, S.T., menjelaskan bahwa kehadiran Wakil Wali Kota dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor UMKM.
“Wakil Wali Kota Kotamobagu mengikuti sosialisasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM yang dilaksanakan oleh OJK,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, dipaparkan berbagai hal terkait regulasi terbaru, kondisi perkembangan UMKM saat ini, serta peran lembaga keuangan dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM.
Pemerintah Kota Kotamobagu, kata Melky, akan terus berupaya mengembangkan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar, hingga kemudahan dalam memperoleh permodalan.
“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan UMKM di Kota Kotamobagu dapat tumbuh dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Pemkot Kotamobagu menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk OJK dan lembaga keuangan, dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat ekosistem UMKM di daerah. ***
