BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET – Perlindungan terhadap kebebasan pers kembali menjadi perhatian menyusul pemeriksaan sejumlah wartawan oleh aparat penegak hukum terkait pemberitaan.
Menanggapi hal tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), meminta Polda Sulawesi Utara (Sulut) mengedepankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan produk jurnalistik.
Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, menilai penanganan perkara yang melibatkan wartawan harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur aktivitas jurnalistik.
Menurut Karinda, profesi wartawan memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika menyangkut pemberitaan yang disusun berdasarkan prinsip jurnalistik.
Karena itu, setiap keberatan terhadap suatu produk pemberitaan semestinya terlebih dahulu memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Ia menjelaskan, Undang-Undang Pers telah menyediakan sejumlah instrumen penyelesaian, di antaranya hak jawab, hak koreksi, serta mekanisme penilaian dan penyelesaian melalui Dewan Pers.
”Jangan sampai wartawan justru dikriminalisasi karena menjalankan tugas jurnalistik. Polda Sulut perlu kembali mempelajari dan memahami Undang-Undang Pers serta prinsip-prinsip kebebasan pers.”
”Jangan sampai tindakan penegakan hukum justru menciptakan ketakutan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya,” tegas Karinda.
Karinda mengingatkan, penanganan persoalan pemberitaan yang langsung diarahkan ke ranah pidana tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa pers berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan jurnalis.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berdampak terhadap independensi media dan keberanian wartawan dalam menyampaikan informasi maupun menjalankan fungsi kontrol sosial.
Selain meminta perhatian Polda Sulut, PWI Bolsel juga mendorong Dewan Pers mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Koordinasi dan pendampingan dinilai penting untuk memastikan persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik ditangani berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
”Ini bukan semata-mata persoalan beberapa wartawan yang sedang diperiksa. Ini menyangkut masa depan kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan.”
”Kami meminta Dewan Pers tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pers mempunyai kedudukan strategis dalam kehidupan demokrasi.
Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, wartawan juga menjalankan fungsi pendidikan, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, kebebasan pers harus dijaga tanpa mengabaikan tanggung jawab profesional wartawan dalam menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan sesuai kode etik.
”Pers tidak boleh dibuat takut dalam menjalankan tugasnya. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, tersedia mekanisme yang diatur undang-undang.”
”Jangan sampai proses hukum menjadi alat untuk membungkam kritik dan menghambat kerja jurnalistik,” tutup Karinda.
PWI Bolsel berharap Polda Sulut dapat mengevaluasi pendekatan penanganan perkara yang bersinggungan dengan aktivitas jurnalistik.
Penegakan hukum diharapkan tetap berjalan secara profesional, sekaligus menghormati kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
PWI Bolsel menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan dan kebebasan pers merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan demokrasi serta memastikan fungsi pers sebagai penyampai informasi dan kontrol sosial tetap berjalan.***
