BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMAMTARA.NET — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, melakukan penyegaran jajaran pemerintahan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Penjabat (Pj) Sangadi.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan efektif, terutama di desa yang memasuki masa transisi kepemimpinan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bolsel menegaskan bahwa setiap penempatan ASN harus berorientasi pada kebutuhan organisasi, kompetensi, sistem merit, serta hasil evaluasi kinerja.
Kebijakan tersebut disebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Sementara untuk pengisian jabatan Penjabat Sangadi, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wakil Bupati mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, tetapi merupakan amanah dan bentuk kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kinerja.
Ada tiga prinsip utama yang ditekankan kepada para pejabat yang baru dilantik.
Pertama, profesionalisme. Para pejabat diminta memahami tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kapasitas, serta mampu menghadirkan inovasi dan solusi atas berbagai persoalan pelayanan masyarakat
Kedua, loyalitas. Loyalitas harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus menjaga kepentingan daerah, bangsa, dan negara.
Ketiga, akuntabilitas. Setiap kebijakan, keputusan, maupun penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, hukum, moral, maupun kepada masyarakat.
Salah satu agenda penting dalam pelantikan tersebut adalah pengangkatan Pj Sangadi Mataindo dan Pj Sangadi Molibagu.
Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari kesinambungan pemerintahan desa, khususnya setelah berakhirnya masa tugas Sangadi Mataindo periode 2018–2026.
Pemerintah daerah turut menyampaikan penghargaan atas pengabdian pejabat sebelumnya selama menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Para Pj Sangadi kini menghadapi tugas strategis karena harus memastikan pemerintahan desa tetap berjalan sembari mempersiapkan agenda Pemilihan Sangadi (Pilsang) Serentak 2026.
Wakil Bupati memberikan sejumlah penekanan khusus kepada para Pj Sangadi.
Salah satunya adalah memastikan seluruh tahapan Pilsang Serentak 2026 berjalan aman dan tertib.
Tahapan Pilsang untuk 16 desa dijadwalkan mulai pada 21 September 2026, sedangkan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember 2026.
Selama tahapan berlangsung, pemerintahan desa diminta tidak terganggu.
Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pj Sangadi juga diingatkan untuk menjaga netralitas serta tidak terlibat dalam politik praktis.
Pelayanan harus diberikan secara adil kepada seluruh warga tanpa membedakan pilihan politik.
Selain itu, kondusivitas dan persatuan masyarakat desa menjadi tanggung jawab yang harus dijaga hingga seluruh rangkaian Pilsang selesai.
Perhatian juga diarahkan pada pengelolaan anggaran desa.
Pemkab Bolsel telah mengalokasikan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD Perubahan 2026 sebesar Rp1.387.489.500 untuk 81 desa.
Wakil Bupati meminta agar tambahan anggaran tersebut dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Pengelolaan keuangan desa harus disertai administrasi yang tertib agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Para Pj Sangadi juga diminta membangun komunikasi dengan BPD, perangkat desa, serta berbagai unsur masyarakat.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga pemerintahan desa tetap solid selama masa transisi.
Tak kalah penting, seluruh dokumen dan administrasi pemerintahan desa harus dipersiapkan secara tertib untuk proses serah terima kepada Sangadi definitif setelah Pilsang selesai.
Menutup arahannya, Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik tidak menjadikan masa adaptasi sebagai alasan untuk menunda pekerjaan.
Para pejabat dituntut segera memahami tugas, mengambil langkah konkret, dan memastikan program pemerintahan berjalan sesuai target.
“Jabatan adalah amanah yang harus dibuktikan dengan kerja nyata,” menjadi pesan utama yang ditekankan kepada para pejabat dalam menjalankan tanggung jawab barunya.
Pemerintah Kabupaten Bolsel berharap penyegaran birokrasi dan pengisian jabatan di tingkat desa dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya daerah yang Madani, Maju, Gotong Royong, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel Dr. (Cand.) Marzanzius A. Ohy, S.STP., MAP, para Asisten Setda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pejabat yang dilantik, ASN, serta tamu undangan.***
