BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLMONG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan tersebut digelar dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Bolmong, Senin (13/7/2026).
Rapat berlangsung di lingkungan DPRD Bolmong dengan menghadirkan jajaran TAPD yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Abdullah Mokoginta.
Dari unsur legislatif, rapat dipimpin Ketua DPRD Bolmong, Tonny Tumbelaka, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulhan Manggabarani serta diikuti seluruh anggota Banggar DPRD Bolmong.
Ketua DPRD Bolmong, Tonny Tumbelaka, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda LPJ akan dilakukan secara maksimal agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Meski demikian, DPRD tetap mengedepankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Bolmong sepanjang tahun 2025.
Menurut Tonny, setiap hasil evaluasi yang ditemukan selama proses pembahasan akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami ingin memastikan seluruh pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Jika terdapat temuan dalam proses pembahasan, tentu akan kami sampaikan beserta rekomendasi untuk penyempurnaan ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tonny menjelaskan bahwa Banggar DPRD masih memerlukan sejumlah data dan dokumen pendukung dari TAPD.
Dokumen tersebut dibutuhkan untuk mencocokkan hasil pembahasan dengan berbagai temuan yang diperoleh para anggota dewan saat menjalankan fungsi pengawasan di lapangan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pembahasan berlangsung agar seluruh data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap dan akurat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bolmong, Abdullah Mokoginta, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dalam pembahasan bersama Banggar DPRD adalah evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan Ranperda LPJ APBD 2025 ini menjadi tahapan penting dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui proses tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bolmong diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang komprehensif guna meningkatkan efektivitas pembangunan serta kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran berikutnya.***
