BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET – Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sulawesi Utara Tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Graha Bumi Beringin, Manado, Rabu, 25 Februari 2026, dihadiri unsur Forkopimda Sulut serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut.
Agenda ini turut dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara oleh Gubernur Sulawesi Utara.
Rangkaian acara diawali dengan upacara pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Pos Bantuan Hukum di berbagai wilayah di Sulut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi, kami menyampaikan terima kasih atas gerak cepat hingga terwujudnya Pos Bantuan Hukum. Selamat bergabung bersama Forkopimda,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam memastikan pemerataan akses layanan hukum serta pembangunan daerah yang berkeadilan.
Menurutnya, keberadaan Posbankum akan memberi dampak signifikan dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara adil dan transparan.
Gubernur juga menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan menjadi instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Kehadiran paralegal di desa dan kelurahan dinilai sebagai langkah strategis untuk melindungi hak-hak warga, termasuk kelompok pekerja dan masyarakat rentan, sekaligus mencegah konflik sosial akibat minimnya pemahaman hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut, Hendrik Pagiking, SH, MH, menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 1.839 Pos Bantuan Hukum di 15 kabupaten/kota se-Sulut.
Pelayanan Posbankum, lanjutnya, terus menunjukkan perkembangan positif, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi digital yang mendukung efektivitas layanan.
“Pelayanan Posbankum Sulut saat ini menempati posisi ketiga secara nasional,” ungkapnya.
Pada tahun 2026, sebanyak 2.810 paralegal akan mengikuti pelatihan yang dibagi dalam dua angkatan.
Untuk tahap pertama, sebanyak 1.500 peserta dijadwalkan mengikuti pelatihan pada pekan ini. Program tersebut mendapat dukungan dari Menteri Hukum, Gubernur, serta para bupati dan wali kota se-Sulut.
Menurutnya, pembentukan Posbankum bukan sekadar agenda seremonial, tetapi langkah nyata menghadirkan layanan hukum yang merata di tengah masyarakat.
Ia menyebut, ribuan kasus telah berhasil difasilitasi dan diselesaikan melalui Posbankum.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh pimpinan daerah untuk mendukung program Presiden dalam menciptakan lingkungan yang asri.
Ia menyebut Sulawesi Utara menjadi salah satu provinsi dengan capaian tertinggi secara nasional, dengan sekitar 60 persen program telah dijalankan.
Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk terus memperkuat layanan hukum bagi masyarakat.
“Kami berharap pelatihan paralegal ini mampu melahirkan SDM yang kompeten dan menjadi ujung tombak dalam memberikan akses keadilan hingga tingkat desa di Bolsel,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan paralegal desa diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur hukum, memediasi persoalan sosial, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara terkait pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah.
Turut mendampingi Wakil Bupati Bolsel dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, Asisten I Setda Bolsel, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Dengan peresmian Pos Bantuan Hukum dan pelatihan paralegal ini, diharapkan akses keadilan semakin terbuka luas, sekaligus memperkuat fondasi hukum hingga ke pelosok desa di Sulawesi Utara.***
