BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar rapat paripurna pada Kamis, 20 November 2025, bertempat di Ruang Paripurna DPRD.
Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii dan Jelfi Djauhari, serta diikuti 18 anggota dewan lainnya.
Tetapkan Tiga Ranperda Usulan Pemda di Luar Propemperda 2026
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Arifin Olii menjelaskan bahwa paripurna kali ini membahas agenda penting, yakni penetapan tiga usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemerintah Daerah yang berada di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026.
Selain itu, rapat juga mengagendakan pembahasan tingkat pertama terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD serta pembahasan tingkat kedua terkait penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian surat masuk oleh Sekretariat Dewan.
Pemda dan DPRD Sepakati Sejumlah Regulasi Penting
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi, hadir bersama pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, pihak eksekutif dan legislatif sepakat menetapkan tiga Ranperda prakarsa Pemda di luar Propemperda 2026 serta membahas tiga Ranperda inisiatif DPRD.
Tiga Ranperda inisiatif DPRD yang mendapat dukungan penuh Pemda mencakup:
1. Ranperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2. Ranperda Kepariwisataan
- Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
“Regulasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi instrumen penting penguatan pelayanan, ekonomi, dan perlindungan sosial di Bolsel,” ujar Bupati Iskandar.
Tiga Ranperda Prakarsa Pemda: Dari Pilkada 2029 hingga RTRW 2045
Pemda Bolsel juga mengajukan tiga Ranperda strategis lainnya, yaitu:
• Dana Cadangan Pilkada 2029
• Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045
Bupati menyebut langkah ini sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang visioner dan berorientasi jangka panjang.
“Kita harus berani berpikir jangka panjang. Pemerintahan itu bukan hanya soal hari ini, tapi tentang menyiapkan Bolsel untuk 10–20 tahun ke depan,” tegasnya.
Tantangan Fiskal 2026: Pendapatan Turun Rp307 Miliar
Dalam pemaparannya, Bupati Iskandar juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang cukup menantang.
Bolsel mengalami penurunan pendapatan transfer pusat sebesar Rp307 miliar. Meski demikian, ia memastikan bahwa program prioritas tetap akan berjalan.
“Situasi fiskal tidak mudah, tapi kita tidak boleh panik. Rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian WTP selama 11 tahun tidak terganggu,” ujarnya.
Belanja prioritas seperti gaji ASN dan P3K, ADD, Jamkesda, serta penyusunan RTRW tetap dijamin.
Sementara pembangunan fisik akan memanfaatkan Dana Desa, APBD Provinsi, dan APBN.
Tekankan Pentingnya Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Bupati Iskandar kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menghadapi tantangan tahun anggaran 2026.
“Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menjawab tantangan,” katanya.
Pada akhir rapat, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD serta mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjaga ritme kerja dan integritas.
“Saya minta semua perangkat daerah tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga integritas demi masyarakat Bolsel,” tutupnya. (Advertorial )
