BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
KOTAMOBAGU – Kekhawatiran muncul di Kotamobagu terkait proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga pendidik.
Refly Setiawan Mamonto, Sekretaris Komisi III DPRD Kotamobagu, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam proses verifikasi.
Refly mempertanyakan validitas data administratif yang digunakan, khususnya data Dapodik.
Ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kotamobagu untuk melakukan verifikasi lapangan atau konfirmasi langsung kepada kepala sekolah guna memastikan keaktifan para guru yang mendaftar.
Ia khawatir sistem Dapodik tidak cukup sebagai jaminan keaktifan mengajar, sehingga membuka peluang bagi mereka yang tidak aktif mengajar untuk lolos seleksi.
Refly juga menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik titipan atau kepentingan pihak tertentu dalam proses seleksi.
DPRD Kotamobagu berharap agar proses seleksi PPPK guru berjalan objektif, transparan, dan profesional, sehingga hanya guru-guru yang berkompeten yang terpilih.
Hal ini dinilai penting demi kemajuan pendidikan di Kotamobagu. ***
