BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLSEL – Polres Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menjadi sorotan negatif di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Indra Wahyudi Majid.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini merosot tajam seiring dengan munculnya berbagai kasus yang menggerus kredibilitas kepolisian.
Hari ini, skandal baru meledak di Polres Bolsel, mengungkap praktik kotor yang diduga melibatkan oknum anggota polisi.
Karyanto Mooduto, seorang tokoh masyarakat Desa Tolondadu II, dengan tegas menyuarakan ketidakpuasannya terhadap ulah oknum Polres Bolsel yang diduga memeras keluarganya dalam kasus pertikaian yang melibatkan adiknya, Herman Mooduto.
Menurut Karyanto, kasus penganiayaan antara Herman dan Diki Satingi yang terjadi dua bulan lalu sebenarnya telah diselesaikan secara damai di tingkat desa.
Kedua belah pihak sepakat untuk mencabut laporan, bahkan surat pengantar dari desa sudah dikantongi.
Namun, harapan untuk menyelesaikan kasus ini dengan damai dirusak oleh ulah seorang oknum anggota Polres Bolsel yang meminta uang sebesar Rp12.500.000 sebagai “syarat” pencabutan laporan. Dalihnya, berkas kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
“Kami awalnya diminta Rp20 juta, tapi setelah negosiasi, disepakati Rp12.500.000. Padahal, korban hanya meminta kompensasi sebesar Rp2,5 juta yang sudah kami berikan,” kata Karyanto dengan nada geram.
Yang lebih mencengangkan, saat Karyanto mencoba mengecek status kasus ini di kejaksaan, ia menemukan bahwa kasus tersebut tidak pernah dilimpahkan ke sana.
“Kami sudah meminta tolong kepada saudara yang dekat dengan kejaksaan untuk mengecek, dan ternyata kasus adik saya tidak pernah dilimpahkan ke sana,” tegasnya, penuh kekecewaan.
Ketika dikonfirmasi terkait dugaan ini, Kasie Humas Polres Bolsel, Ipda Ahmad Walinelo, tak memberikan respons meski terlihat aktif di WhatsApp.
Sikap bungkam ini semakin menguatkan dugaan adanya hal yang disembunyikan di balik kasus ini.
Skandal ini menambah deretan panjang masalah di Polres Bolsel. Sebelumnya, institusi ini juga mendapat sorotan akibat hilangnya barang bukti dalam kasus tambang ilegal.
Lemahnya pengawasan dan integritas di bawah kepemimpinan AKBP Indra Wahyudi Majid menimbulkan pertanyaan serius: apakah ini murni ketidakmampuan, atau justru ada upaya sengaja melindungi tindakan-tindakan tidak terpuji?
Masyarakat kini mendesak adanya tindakan tegas dan transparansi dari kepolisian. Mereka berharap intervensi dari pihak yang lebih tinggi dapat membersihkan institusi ini dari oknum-oknum yang terus mencoreng citra kepolisian.
Reformasi menjadi tuntutan utama, agar kepercayaan masyarakat yang hilang dapat kembali dipulihkan. ***
