Mahasiswa Bolsel Kecewa, Forkopimda dan Legislatif Kurang Serius Tangani Tambang Ilegal

BUMANTARA.NET, BOLSEL – Aktivitas illegal mining atau pertambangan ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) masih menuai sorotan.

Cakra Wahyudi, Ketua Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia-Bolaang Mongondow Selatan (KPMIBMS) mengatasnamakan mahasiswa Bolsel menyatakan, segala bentuk aktivitas tambang ilegal di Dumagin dan Tobayagan khususnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Cakra dalam pers rilisnya yang dikirimkan ke redaksi bumantara.net, Sabtu,  4 Desember 2021 juga menyayangkan sikap intansi teknis yang memiliki kapasitas menindak persoalan tersebut.

“Banyak pengecaman yang hadir di tengah-tengah masyarakat dari pimpinan daerah dan legislasi, tapi itu tidak dibarengi dengan aksi nyata secara tegas menolak,” sentilnya.

“Kalau hanya sekedar mengecam, semua pihak, termasuk kami (mahasiswa) dan masyarakat juga bisa. Bahkan sering dan mulai makan hati,” sentilnya lagi.

Menurut Cakra, pihaknya akan melakukan pengecaman tidak hanya melalui pemberitaan media selama ini.

“Jangan sampai, pengecaman yang dirilis di media-media pemberitaan oleh para pimpinan daerah dan legislasi, hanya untuk menarik perhatian dan kepercayaan publik bahwa mereka juga sedang menolak.”

“Nyatanya, sampai dengan hari ini prosesi ilegal meaning di hulu Tobayagan dan Dumagin masih terus berlanjut,” cetusnya.

Cakra juga mengkhawatirkan, persoalan illegal mining di Bolsel tidak menjadi prioritas yang harus diatasi oleh Forkopimda dalam waktu dekat.

“Semakin lama hal ini dibiarkan oleh para pemangku kebijakan, kemungkinan untuk ‘masuk angin’ itu pasti ada seperti kasus-kasus suap lainnya yang terjadi di beberapa daerah,” ujarnya.

“Jangan hanya membangun kepercayaan masyarakat lewat statement di pemberitaan, tapi pihak legislastif harus benar-benar turun menyerap dan bertindak langsung atas apa yang terjadi di lapangan. Dan itu harus dilakukan secepatnya,” ujar Cakra lagi.

Di akhir rilisnya, Cakra menyimpulkan, dengan adanya kesan pembiaran, kerusakan lingkungam akibat aktivitas tambang ilegal menjadi semakin parah.

“Bila ini masih tetap terus dibiarkan dan minim perhatian dari pemerintah setempat, kami pastikan akan terus berjuang menolak segala bentuk penindasan.”

“Jika ada kelompok masyarakat lain yang kurang menghormati gerakan kami, maka kami masih lebih baik dibanding tidak melakukan apa-apa untuk masyarakat tertindas di Bolaang Mongondow Selatan,” pungkas Cakra. ***