Deddy Abdul Hamid Hadiri Musrenbang RKPD Sulut 2027, Dorong Program Strategis untuk Bolsel

BUMANTARA.NET – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027.

Kegiatan tersebut digelar di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Kamis (9/4/2026).

Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Gubernur Sulawesi Utara, jajaran Forkopimda, kepala daerah se-Sulut, serta pimpinan perangkat daerah terkait.

Kepala Bappeda Sulawesi Utara, Elvira M. Katuuk, dalam laporannya menyebutkan bahwa Musrenbang kali ini melibatkan 375 pemangku kepentingan.

Sebanyak 695 usulan pembangunan dari kabupaten/kota telah dihimpun, termasuk 78 usulan yang secara khusus berkaitan dengan penanganan stunting.

Dalam pemaparannya, Gubernur Sulawesi Utara menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan di tengah dinamika global.

Pemerintah provinsi menetapkan delapan misi utama, antara lain pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Tahun 2027 menjadi momentum percepatan dalam meletakkan fondasi transformasi Sulawesi Utara. Setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Gubernur.

Ia juga menyoroti tantangan fiskal, khususnya belanja pegawai yang mencapai 47,52 persen dari total anggaran.

Selain itu, perkembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menunjukkan tren positif dengan tersedianya 63 blok seluas 6.300 hektare yang telah masuk dalam Surat Keputusan (SK), dan saat ini menunggu penetapan lanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tercatat berada di angka 5,23 persen, menempatkan provinsi ini dalam delapan besar nasional.

Meski demikian, tingkat pengangguran sebesar 5,78 persen serta potensi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan aktivitas gunung berapi tetap menjadi perhatian.

Pemerintah provinsi pun telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pengadaan sistem peringatan dini.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya efektivitas program pemerintah agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Ia juga memaparkan kondisi kapasitas fiskal daerah, termasuk proporsi belanja pegawai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, Mendagri memberikan apresiasi kepada enam kabupaten/kota di Sulawesi Utara, termasuk Bolaang Mongondow Selatan, atas implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam sesi diskusi bersama Menteri PKP, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid mengusulkan pembangunan 300 unit rumah subsidi bagi masyarakat Bolsel.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun ini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 unit, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 100 unit.

Deddy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Hal ini penting guna memastikan program prioritas daerah dapat terakomodasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Utara tahun 2027.

“Partisipasi aktif dalam Musrenbang ini menjadi langkah strategis agar kebutuhan masyarakat Bolsel dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Musrenbang RKPD ini menjadi forum penting dalam merumuskan arah pembangunan yang komprehensif, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi daerah.

Diketahui, hingga saat ini Sulawesi Utara telah merealisasikan sekitar 8.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pemerintah pusat juga menargetkan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah subsidi guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Komentar Facebook
Bagikan

Baca Juga

Pemerintah Desa Tolondadu II Bahas LPJ APBDes 2025 dan Penetapan Penerima BLT 2026

BUMANTARA.NET – Pemerintah Desa Tolondadu II menggelar rapat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi Anggaran Pendapatan …