BUMANTARA.NET – Upaya memperkuat transparansi dan kualitas pelayanan publik terus digencarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Hal ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi Sensus Ekonomi, pencanangan Zona Integritas, serta Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan yang digelar di Aula Kantor Camat Bolaang Uki, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga statistik.
BPS Bolsel menegaskan komitmennya untuk menghadirkan data yang akurat sekaligus pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Kepala BPS Bolsel, Ira Yuliana Posumah, S.Si., M.Si., menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, langkah ini diarahkan untuk membangun wilayah bebas dari korupsi serta birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.
“Pencanangan Zona Integritas ini adalah bentuk komitmen kami untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM),” ujar Ira Yuliana Posumah.
Ia menjelaskan, berbagai langkah konkret terus dilakukan, mulai dari penguatan sistem pengawasan internal hingga peningkatan kualitas layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Upaya ini kami jalankan secara berkelanjutan, baik melalui pencegahan korupsi maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Ira menyebut bahwa pencanangan ini menjadi tahap awal yang krusial dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan BPS.
Selain itu, program tersebut juga menjadi bagian dari indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Tak hanya itu, keterlibatan publik juga menjadi fokus utama.
Melalui publikasi yang terbuka, masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya program, sekaligus memberikan masukan demi perbaikan layanan yang berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, BPS Bolsel turut menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2026.
Forum ini dimanfaatkan untuk menyampaikan secara rinci berbagai prosedur layanan yang tersedia, mulai dari konsultasi statistik, layanan perpustakaan, hingga penerbitan rekomendasi kegiatan statistik.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya Asisten I Sekretaris Daerah Bolsel Alsyafri Kadullah, S.Pd., M.E., Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Utara Ir. Royke Oct Rawung, serta perwakilan dari Polres Bolsel, Kodim, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).***
BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
