Dihadapan Warga Bolsel, Gubernur Yulius Tegaskan Tahlis Gallang Isi Kursi Sekprov

BUMANTARA.NET – Teka-teki mengenai jabatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara akhirnya terjawab.

Gubernur Yulius Selvanus secara terbuka menyampaikan bahwa Tahlis Gallang akan mengemban amanah sebagai Sekprov Sulut.

Pengumuman itu disampaikan di hadapan masyarakat saat peresmian hunian tetap bagi warga relokasi terdampak erupsi Gunung Ruang, Jumat (13/2/2026).

Momentum tersebut menjadi sorotan karena sekaligus menjawab berbagai isu yang beredar terkait siapa figur yang akan menduduki jabatan strategis tersebut.

“Saya menepati komitmen. Proses seleksi berjalan cepat dan sesuai aturan,” ujar Yulius di hadapan warga, sembari meminta Tahlis berdiri. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Isu BMR Sempat Menguat

Sebelumnya, berkembang kabar bahwa figur dari Bolaang Mongondow Raya (BMR) tidak akan mendapat kepercayaan mengisi kursi Sekprov.

Keraguan publik makin menguat ketika Tahlis sempat tidak lagi menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekprov dan posisinya diisi Denny Mangala.

Namun, gubernur menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan bagian dari mekanisme administratif.

Ia memastikan seluruh proses berlangsung sesuai regulasi dan tidak mengubah komitmen awalnya.

Seleksi Gunakan Manajemen Talenta ASN

Pengisian jabatan Sekprov kali ini menjadi sejarah baru di lingkungan Pemprov Sulut. Untuk pertama kalinya, proses seleksi dilakukan melalui sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara.

Kepala BKD Sulut, Olivia Theodore, menjelaskan bahwa tahapan seleksi melibatkan Komite Talenta yang melakukan penilaian berbasis rekam jejak kinerja, kapasitas kepemimpinan, inovasi, serta kemampuan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pendekatan ini memastikan pejabat yang terpilih benar-benar berdasarkan kompetensi dan sistem merit,” ujarnya.

Babak Baru Tata Kelola Birokrasi

Dengan diumumkannya nama Sekprov Sulut, polemik yang sempat berkembang kini mereda. Pemprov Sulut sekaligus menunjukkan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja.

Langkah ini juga dinilai menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang adaptif terhadap tantangan pembangunan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kepemimpinan di Sulawesi Utara.***