BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLSEL — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna Tahap II, terkait dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pada Kamis, 4 September 2025, bertempat di Ruang Rapat DPRD Bolsel.
Rapat penting tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, SE, didampingi Djefry Jauhari, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si, bersama jajaran eksekutif, anggota DPRD, para asisten, pimpinan OPD, camat, hingga ASN.
Wujud Nyata Sinergi Legislatif dan Eksekutif
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA–PPAS 2026 bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan Bolsel tahun 2026.
“Rapat paripurna ini bukan hanya formalitas, tetapi langkah nyata untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar berpihak pada rakyat. DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Ridwan Olii.
Sementara itu, Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii menambahkan bahwa DPRD berkomitmen mendukung seluruh program prioritas pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Dengan sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemkab, kami yakin target RPJMD 2025–2029 dapat tercapai. Bolsel harus semakin maju dan mandiri,” ujarnya.
Bupati Iskandar Kamaru: KUA–PPAS Jadi Landasan Penyusunan APBD 2026
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si menegaskan pentingnya keselarasan antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
“KUA dan PPAS ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD. Diharapkan seluruh program dan kegiatan yang tertuang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target RPJMD tahap pertama,” ungkap Bupati Iskandar.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga soliditas, sinergi, dan kebersamaan, karena menurutnya keberhasilan pembangunan bukan hanya hasil kerja pemerintah, tetapi juga kolaborasi DPRD dan seluruh elemen masyarakat.
Fokus Pembangunan: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Dalam arah kebijakan pembangunan 2026, Bupati menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Ia menjelaskan bahwa sesuai edaran Menteri Kesehatan, setiap Puskesmas Pembantu (Pustu) wajib memiliki satu bidan dan minimal dua perawat.
“Insyaallah akhir bulan ini hingga awal Oktober, kami umumkan penempatan tenaga kesehatan di 76 Pustu. Untuk Puskesmas rawat inap, idealnya tersedia tiga dokter umum,” jelasnya.
Selain itu, sektor infrastruktur juga mendapat perhatian besar. Pemerintah pusat melalui balai sudah memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan dua proyek irigasi dan pembangunan jalan strategis daerah.
“Kami berharap kebijakan infrastruktur nasional bisa mendukung percepatan pembangunan di Bolsel, agar konektivitas antarwilayah semakin baik,” tambah Bupati.
Soal Pajak Daerah: Kebijakan yang Harus Berpihak pada Rakyat
Menanggapi kebijakan nasional terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bupati mengingatkan agar Pemkab dan DPRD melakukan pembahasan yang bijak bersama masyarakat dan tokoh adat.
“Jangan sampai kebijakan ini justru membebani rakyat. Komunikasi dan diskusi yang terbuka harus jadi dasar dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Langkah Strategis Menuju APBD yang Lebih Terarah
Dengan disepakatinya KUA–PPAS 2026, DPRD dan Pemkab Bolsel optimis penyusunan RAPBD dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui kolaborasi kuat antara legislatif dan eksekutif, DPRD Bolsel berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
