Gelar Bimtek TPPK: Upaya Pemkab Bolsel Ciptakan Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan

BUMANTARA.NET, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) semakin menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan.

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemkab Bolsel menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), Optimalisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta Refleksi Implementasi Kurikulum Merdeka untuk jenjang SD dan SMP.

Acara ini berlangsung di Hotel Aryaduta, Manado, pada 14 Oktober 2024, dan dibuka secara resmi oleh Pjs. Bupati Bolsel.

Dalam sambutannya, Pjs. Bupati Tahlis Gallang, menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak di Bolsel, dengan 80% kasus kekerasan melibatkan kekerasan seksual.

“Ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus, terutama di lingkungan pendidikan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa meski berbagai inovasi telah dilakukan terkait implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, fokus utama harus beralih dari sekadar output menuju outcome nyata yang berdampak pada pengurangan kekerasan di sekolah.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolsel, Hj. Rante Hattani, menjelaskan bahwa Bimtek ini diikuti oleh 376 peserta, terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidik, komite sekolah, dan orang tua siswa dari 94 satuan pendidikan.

“Tujuannya adalah meningkatkan kualitas TPPK di setiap sekolah serta menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan ramah anak,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi landasan hukum dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan di sekolah, seperti kekerasan fisik, psikis, perundungan, dan kekerasan seksual.

“Regulasi ini menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dan memberikan definisi yang lebih jelas terkait berbagai bentuk kekerasan,” ujarnya.

Selain itu, Hj. Rante menyebutkan bahwa setiap sekolah diwajibkan membentuk TPPK, dan Pemkab Bolsel akan segera merumuskan Peraturan Bupati terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Peraturan ini juga didukung oleh aplikasi SILARAS (Sistem Pelaporan dan Penanganan Kekerasan), yang dirancang untuk memudahkan pelaporan dan mempercepat penanganan kasus kekerasan.

Tak hanya fokus pada kekerasan, Bimtek ini juga membahas implementasi Kurikulum Merdeka yang diatur melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.

Kurikulum ini dianggap sebagai solusi bagi miskonsepsi yang sering muncul terkait pemilihan kurikulum di sekolah.

“Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas lebih besar dalam proses pembelajaran, sehingga sekolah dapat fokus pada pengembangan karakter positif siswa,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membangun karakter siswa yang positif dan mencegah kekerasan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala BPMP Sulut, Kepala BGP Sulut, Kasat Reskrim Polres Bolsel, serta pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolsel.

Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Bolsel berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan bebas dari kekerasan di sekolah.***