BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLSEL – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengadakan rapat paripurna yang penting dan penuh makna.
Acara yang dilaksanakan pada Jumat, 16 Agustus 2024 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bolsel, ini memiliki agenda utama mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI.
Kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel, Ir. Ariffin Olii, dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan dewan serta para anggota DPRD.
Dari pihak eksekutif, turut hadir Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi, didampingi oleh Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP, serta para asisten, pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional lainnya.
Kehadiran para petinggi daerah ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda nasional, di mana setiap tanggal 16 Agustus seluruh jajaran pemerintah di seluruh Indonesia turut menyimak siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI.
Dalam pidato ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan dua pidato penting di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Pidato pertama disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, di mana Presiden memaparkan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara serta Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 RI.
Sementara itu, pidato kedua disampaikan pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, yang berfokus pada penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN T.A 2025 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya.
Rapat paripurna ini menjadi momen penting bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergi demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan mendengarkan arahan langsung dari Presiden, para pemangku kepentingan di daerah diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan program kerja yang selaras dengan kebijakan nasional, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah. (Advertorial/Ith)
