BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLSEL – Suasana di Ballroom Grand Kawanua Novotel Manado menjadi saksi pertemuan penting pada Senin 10 Juni 2024, ketika Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi, memimpin kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun 2024.
Didampingi oleh Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP, dan Inspektur Drs. Ridel Paputungan, Bupati Iskandar berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Bolsel.
Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Arief Fadillah SE, MM, CSFA, membuka acara dengan menyampaikan target ambisius: tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan LKPD Semester II Tahun 2024 diharapkan mencapai 75%.
“Visi BPK dalam kegiatan ini adalah memberikan rekomendasi, pertimbangan, dan pendapat yang konstruktif. Kami juga berfokus pada pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian kerugian negara,” kata Arief Fadillah.
Pesan tersebut dikuatkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw, yang menekankan pentingnya para kepala daerah untuk mematuhi arahan BPK.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Arief Fadillah sangat penting. Mohon menjadi perhatian para kepala daerah yang hadir saat ini,” tegas Steven Kandouw.
Bupati Iskandar Kamaru kemudian memaparkan prestasi membanggakan Kabupaten Bolsel yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut.
“Pada pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2023, terdapat 632 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, Pemkab Bolsel telah menyelesaikan 531 rekomendasi, dengan persentase 84,15%. Sisanya masih dalam proses penyelesaian,” ungkap Bupati Iskandar, menunjukkan komitmen Bolsel dalam pengelolaan keuangan yang baik.
Acara ini dihadiri oleh para bupati dan walikota se-Sulawesi Utara, mencerminkan semangat kolektif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.
Pertemuan ini tidak hanya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap rekomendasi BPK, tetapi juga mendorong kolaborasi antar daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.***
