BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLSEL – Suasana haru tercipta di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Sabtu, 30 Maret 2024, saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar tahap pertama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk Tahun Anggaran 2023.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Ir. Ariffin Olii, serta dihadiri oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se Bolsel, Sangadi, staf khusus Bupati, dan media online, menandai komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Hari ini, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian LKPJ tahun anggaran 2023, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah,” ungkap Ketua DPRD, Ariffin Olii, membuka rapat dengan penuh semangat.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah memenuhi ketentuan LKPJ akhir tahun anggaran 2023 kepada DPRD pada tanggal 25 Maret 2024, sebagaimana tertuang dalam pengantar surat nomor 100/1080/setda/III/2024.
Momentum bersejarah terjadi ketika Bupati Bolaang Mongondow Selatan, H. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, secara resmi menyerahkan Dokumen LKPJ tahun anggaran 2023 kepada pimpinan DPRD, menandai komitmen pemerintah dalam memastikan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan program pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru dengan penuh rinci dan jelas menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2023, menggambarkan pencapaian, tantangan, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna ini ditutup dengan proses pemilihan dan pengumuman komposisi personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2023, yang akan bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan mengkaji implementasi program-program pemerintah serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, rapat paripurna ini membuktikan komitmen DPRD Bolsel dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi kesejahteraan bersama.***
