BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
Sangadi : Percuma Banyak Bantuan Perahu, Kalau Setiap Musim Ombak Hancur karena Tidak Ada Tambatan
BUMANTARA.NET, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Dapil III Pinolosian menggelar reses di Kecamatan Pinolosian. Rabu, 16 Februari 2022.
Reses yang dipusatkan di Lapangan Pinolosian itu diikuti oleh para Anggota Legislatif (Aleg) Bolsel Dapil III, antara lain, Ketua DPRD Arifin Olii, Salman Mokoagow, Mohammad Paputungan, Sardjan Podomi, Hanira Paputungan, Petrus Keni dan Supatia Kobandaha.
Sementara itu, peserta reses terdiri dari para sangadi (Kepala Desa) se-Kecamatan Pinolosian, aparat desa, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam reses tersebut, para peserta reses pada umumnya menyampaikan aspirasi seputaran pembangunan akses jalan perkebunan, tanggul pemecah ombak, insentif aparat desa, imam dan pegawai syar’i, konsistensi bantuan RTLH, irigasi, pengadaan bibit dan pupuk, penerangan jalan serta pembangunan tambatan perahu di beberapa titik.
Di antara keluhan tersebut, yang paling penting menurut para Sangadi untuk diakomodir oleh para Aleg Bolsel agar bisa dianggarkan di APBD adalah pembangunan tambatan perahu.
Menurut Sangadi Linawan Rustam Mahmud, karena tidak adanya tambatan perahu di desanya membuat beberapa perahu milik warga mengalami kerusakan setiap terjadi musim ombak.
“Puluhan perahu warga mengalami kerusakan karena tidak ada tambatan perahu. Saya pikir hal ini perlu diprioritaskan oleh para anggota DPRD untuk diusulkan ke pihak eksekutif, karena itu berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat,” ungkap Rustam yang turut dibenarkan oleh para Sangadi se-Kecamatan Pinolosian lainnya.
Menanggapi hal ini Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii menyampaikan, aspirasi seluruh desa sudah masuk dalam catatan reses mereka. “Semua usulan kami sudah catat, selanjutnya kita akan lihat mana yang paling prioritas dan akan diusulkan dalam pembahasan anggaran nanti.”
“Setelah reses ini, kami juga meminta maaf kepada masyarakat atau desa yang usulannya nanti belum bisa diakomodir. Karena pada dasarnya kami ingin mewujudkan aspirasi masyarakat, tetapi apa daya kami juga akan melihat postur anggaran yang tersedia dalam APBD,” tandasnya. ***
