BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLSEL – Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Rabu, 10 November 2021. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) menyerukan aksi penolakan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Bolsel khususnya di Hulu Tobayagan.
Aksi berlangsung sejak pukul 13.30 Wita dimulai di halaman kantor DPRD. Puluhan personil kepolisian dan satuan polisi pamom praja pun diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi.
Setelah kurang lebih satu jam berorasi di depan kantor wakil rakyat, para mahasiswa kemudian disambut oleh Anggota DPRD Zulkarnain Kamaru dan Fadly Tuliabu. Kendati sempat beradu argumentasi perihal protokol kesehatan, seluruh peserta aksi kemudian diajak masuk dalam gedung DPRD untuk duduk bersama menyampaikan aspirasi mereka.
Sanji Sinalaan, salah satu mahasiswa orator menyampaikan, selama perjalanan aksi penolakan PETI, pihaknya melihat ada reaksi represif yang dilakukan oleh para cukong tambang yang sebagian berasal dari warga Desa Tobayagan itu sendiri.
“Ini kemudian menciptakan konflik horisontal antara masyarakat yang pro dan kontra dengan PETI.”
“Pemukulan di lokasi PETI sudah tiga kali tapi tidak pernah diindahkan atau diadili oleh aparat hukum. Oleh karena itu kita minta aktivitas PETI Tobayagan dihentikan untuk mencegah dampak dan korban yang lebih banyak,” tegas Sanji.
Lanjut Sanji, selain berdampak pada ekologi yang ada di sana, aktivitas PETI juga telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
“Ada lokasi yang ditinggalkan begitu saja oleh pelaku PETI, tidak ada upaya reboisasi. Itu dampaknya ke pemukiman masyarakat, seperti banjir, debit air berkungan dan air sungai menjadi keruh,” tegasnya lagi.
Menutup orasinya, Sanji kemudian menuntut pihak DPRD melakukan uji petik terkait aktvitas PETI.
“Kami minta DPRD Bolsel menolak secara utuh aktivitas PETI di Hulu Tobayagan. Kami dan masyarakat mempercayakan kepada orang-orang tua kami yang ada di DPRD. Minta tolong tolak PETI di sana.”
“Jangan sampai mereka seenaknya merusak tanah yang kita cintai ini. Jadikan persoalan ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Maka supremasi dan harga diri kita sebagai mahasiswa kita pertanggung jawabkan dalam persoalan ini,” pungkas Sanji selaku koordinator aksi.
Orator lainnya, Cakra Wahyudi Ente juga menegaskan, mahasiswa datang ke kantor DPRD untuk menyatukan persepsi dengan para legislator Bolsel yang mana aktivitas PETI sudah merugikan masyarakat.
“Tidak menutup kemungkinan aktivitas PETI yang ada hari ini akan terjadi di kawasan lainya, seperti Posigadan, Helumo, Tomini dan daerah lainnya di Bolsel.”
“Jika anggota DPRD sudah sama persepsinya dengan kami bahwa pertambangan di sana adalah pertambangan ilegal yang kemudian menyebabkan konflik horisontal, maka kami selaku mahasiswa meminta para anggota DPRD mencari solusi terkait persoalan itu,” tegasnya.
Cakra dengan lantang juga mengancam, jika aksi kali ini tidak diindahkan oleh pihak DPRD dan tidak ada langkah-langkah konkrit untuk mengatasi aktivitas PETI, Ia berjanji akan membawa massa aksi yang lebih banyak.
“Semoga ini terjawab dengan baik, bukan sekedar adu argumentasi dan janji-janji yang tidak direalisasikan,” tandasnya.
Di pihak yang sama, Diki Gobel menyatakan apa yang kemudian menjadi tujuan dan maksud dari seluruh elemen pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam AMPERA perlu didiskusikan bersama.
“Alhamdulillah tujuan kami untuk bercakap-cakap langsung dengan para anggota DPRD terpenuhi, tetapi ternyata para anggota dewan Bolsel hanya diwakili dua orang saja. Apabisa kedua anggota DPRD yang hadir hari ini merepresentasikan dua puluh anggota dewan lainnya?”
Diki menambahkan, terkait dengan pengawasan aktivitas PETI harusnya DPRD harus melakukan tindakan dari jauh-jauh hari.
“Jangan sampai pengawasan ini hanya terkesan bual-bualan semata dan jadi pemanis untuk meredam reaksi masyarakat. Yang jadi herannya, ada anggota dewan Bolsel yang menyatakan tidak tau sama sekali terkait aktivitas PETI yang ada di Bolsel.”
“Jadi saya simpulkan, anggota dewan seperti itu tidak mampu menyampaikan argumentasi yang sesuai kapabilitas dan kapasitas selaku orang-orang yang dipilih dan diamanahkan oleh rakyat.”
“Harusnya ada anggota DPRD perwakilan dari Tobayagan dalam hal ini Dapil Pinolosian yang datang di tempat ini. Ini menandakan tidak ada kepedulian mereka terhadap nasib rakyat yang ada di daerah ini,” sentilnya.
Mengakhiri orasinya, Diki kemudian menyimpulkan, konflik hari ini masih bersifat sosio kultural atau konflik horisontal. Jangan sampai setelah ini akan terjadi konflik yang berada di level sosio politis dan sosio ekonomi.
“Efek dari PETI ini jujur berdasarkan hasil kajian kami itu sangat besar. Seharusnya apabila anggota perwakilan rakyat merasa tidak punya kekuasan dan wewenang menghentikan aktivitas PETI di Hulu Tobayagan, mereka harus punya sikap menyampaikan aspirasi rakyat kepada otoritas yang lebih tinggi.”
“Keberpihakan DPRD itu harus pada rakyat. Jangan sampai terkesan janji-janji. Paling sering terdengar bahasa dari para wakil rakyat ini adalah bahasa akan ditindak lanjuti. Ditindak lanjuti seperti apa itu? Nah ini jadi PR bersama bagaimana memberikan solusi yang strategis bukan terkesan sengaja mengulur waktu yang ujung-ujungnya berdampak fatal baik secara ekologi maupun kemanusiaan,” cetusnya.
Menanggapi seruan mahasiswa tersebut, Zulkarnain Kamaru dengan tegas mengatakan, DPRD Bolsel telah mengundang pihak-pihak yang terkait dengan PETI di Tobayagan beberapa waktu lalu.
“Dalam pertemuan tersebut, kita sepakati bersama tidak ada pihak yang boleh melakukan aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun di Hulu Tobayagan selama belum mengantongi izin dan itu mereka iyakan.”
“Soal pernyataan, sikap dan dukungan secara pribadi dan sebagai wakil rakyat apapun alasannya kami sebagai anggota DPRD menolak aktivitas PETI Tobayagan,” beber Ketua Komisi II DPRD Bolsel ini.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bolsel Fadly Tuliabu juga mengungkapkan perihal dengan keresahan dan kegelisahan mahasiswa terkait aktivitas tambang ilegal itu juga bagian dari kegelisahan para anggota DPRD yang ada di Bolsel.
“Persoalan tambang yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa kami juga rasakan, apalagi kita punya tanggung jawab moril sebagai wakil rakyat.”
“Persoalan PETI Tobayagan kami berkeinginan melakukan uji petik, hanya saja kita memiliki kendala sampai itu tidak terealisasi karena kita juga diperhadapkan dengan agenda pembahasan paripurna APBD. Bukan berarti kami diam,” pungkasnya.
Di akhir audience dengan anggota DPRD, kedua belah pihak menyepakati pihak DPRD akan mengundang kembali pihak-pihak yang terkait PETI termasuk perwakilan mahasiswa untuk rembuk bersama membahas persoalan tambang Tobayagan.
Sekedar diketahui, aksi mahasiswa ini sebelumnya diagendakan pukul 10.00 Wita. Tetapi karena alasan tertentu aksi tersebut baru digelar sekira ppukul 13.30 Wita.
Selain kedua anggota DPRD yang menyambut langsung aksi tersebut. Beberapa anggota DPRD seperti Sarjan Podomi, Salman Mokoagow dan Harson Mooduto sempat menunggu kehadiran para pengunjuk rasa sesuai jadwal awal yang disampaikan.
Menunggu hingga tengah hari di tengah ketidak kepastian jadwal pelaksanaan aksi tersebut, para anggota DPRD yang hadir kala itu beranjak ke agenda lainnya. Sebagian mengaku menghadiri hajatan keluarga. ***
