BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat Paripurna tahap II untuk menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2023.
Paripurna tersebut juga membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan perempuan dan anak.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bolsel Ir. Ariffin Olii pada 8 Mei 2024 ini menghadirkan seluruh fraksi dan berbagai pihak terkait.
Ketua DPRD Bolsel, Ir. Arifin Olii, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari agenda DPRD Bolsel setelah hasil tinjauan yang dilakukan.
“Rapat ini menjadi wadah untuk mendengarkan laporan dari panitia khusus LKPJ DPRD tentang kinerja kepala daerah pada tahun anggaran 2023,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan penerimaan terhadap LKPJ Kepala Daerah Bolsel tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan.
Begitu juga dengan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang disetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Bupati Iskandar mengapresiasi kinerja Pansus DPRD yang telah bekerja dengan intensitas maksimal dalam mengevaluasi LKPJ 2023.
Dia juga memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini, yang dianggapnya telah berinteraksi demi kepentingan pembangunan daerah.
Menurut Bupati, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan yang tercermin dalam LKPJ Kepala Daerah merupakan hasil dari koordinasi, kerjasama, dan partisipasi semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya masing-masing.
Bupati juga mengklarifikasi berita tentang stunting yang beredar di media sosial, menegaskan bahwa berdasarkan data terkini, jumlah balita stunting telah mengalami penurunan yang signifikan.
Hal ini menunjukkan upaya nyata dalam menangani masalah kesehatan ini.
Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Bolsel, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, staf khusus bupati, staf ahli, para pewarta, dan undangan lainnya. (Advertorial/ith)
