‎Oknum Polisi dan Pengusaha DM alias Dayat Disebut dalam Dugaan Distribusi Batu Hitam Tolutu

BUMANTARA.NET — Aktivitas distribusi batu hitam di Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kembali menjadi perhatian.

‎Kali ini, sorotan tertuju pada informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam pengamanan distribusi yang disebut-sebut berkaitan dengan pengusaha berinisial DM alias Dayat.

‎Informasi tersebut disampaikan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

‎Sumber itu menduga aktivitas distribusi tetap berlangsung meski Pemerintah Kabupaten Bolsel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelumnya telah melakukan penertiban pada akhir September 2026.

‎“Iya, diduga Dayat bekerja sama dengan oknum polisi di Polres Bolsel,” ujar sumber kepada NalarSulut, Selasa (13/10/2026).

‎Sumber tersebut juga mengungkapkan dugaan adanya pengamanan saat batu hitam diangkut maupun diturunkan.

‎Namun, informasi itu belum disertai bukti yang dapat memastikan keterlibatan pihak tertentu dalam aktivitas tersebut.

‎“Iya, ada pengamanan saat mengantar atau menurunkan batu hitam,” katanya.

‎Dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi yang mengonfirmasi adanya kerja sama antara pengusaha yang dimaksud dan anggota kepolisian.

‎Saat dikonfirmasi mengenai dugaan distribusi batu hitam di Tolutu, Dayat menyatakan belum memahami persoalan yang dimaksud. Melalui pesan singkat, ia menyebut sedang berada di Suwawa.

‎“Kalau itu saya kurang paham, Pak, soalnya saya lagi di Suwawa ini,” tulis Dayat.

‎Jawaban tersebut belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan keterkaitannya dengan aktivitas distribusi batu hitam di Desa Tolutu.

‎Konfirmasi lanjutan masih diperlukan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap.

‎NalarSulut juga telah meminta tanggapan Kasat Reskrim Polres Bolsel, IPTU Iqbal Putra Saimuri, terkait informasi dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam pengamanan distribusi batu hitam tersebut.

‎Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi yang diterima dari pihak kepolisian.

‎Klarifikasi Polres Bolsel diperlukan untuk menjelaskan apakah informasi tersebut telah ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran apabila ditemukan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

‎Di sisi lain, legalitas distribusi batu hitam juga menjadi aspek penting yang perlu ditelusuri.

‎Kepastian mengenai asal material, dokumen pengangkutan, serta pihak-pihak yang terlibat diperlukan untuk menilai apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

‎Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bolsel bersama Forkopimda melakukan penertiban terhadap aktivitas batu hitam di Desa Tolutu pada akhir September 2026.

‎Munculnya kembali informasi mengenai distribusi material tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan setelah penertiban dilakukan.

‎Meski demikian, informasi mengenai aktivitas yang kembali berlangsung perlu diverifikasi sebelum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran terhadap hasil penertiban sebelumnya.

‎Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

‎Sementara itu, dugaan keterlibatan anggota kepolisian perlu diperiksa secara objektif, profesional, dan transparan agar tidak berkembang menjadi spekulasi tanpa dasar yang terverifikasi.

‎Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi mengenai status legalitas distribusi batu hitam di Tolutu serta kebenaran informasi tentang dugaan pengamanan oleh oknum kepolisian.

‎Keterangan dari pihak pengusaha, kepolisian, dan instansi terkait menjadi penting untuk memastikan persoalan ini mendapat kejelasan berdasarkan fakta.

‎Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam jurnalistik.***